JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Juliantono mengatakan, jika terpilih pada Pilpres 2019, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan membuat kebijakan yang berpihak pada keberadaan pengemudi ojek online.
Menurut Ferry, tidak adanya regulasi terkait ojek online membuat posisi pengemudi sebagai mitra aplikator atau perusahaan penyedia layanan aplikasi menjadi tidak setara.
"Ketika nanti terjadi pergantian kekuasaan, kami akan ganti kebijakan ini, bahwa fleksibel labour market ini harus menempatkan posisi yang sama," ujar Ferry saat ditemui di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).
Baca juga: Dukung Prabowo, Ribuan Pengemudi Ojek Online Kawal Proses Pemungutan Suara
Ferry menuturkan, para pengemudi ojek online ingin ada regulasi supaya mereka memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam penentuan kebijakan, misalnya terkait penentuan tarif.
Pasalnya, meski para pengemudi disebut mitra oleh aplikator, namun mereka tidak memiliki posisi tawar yang proporsional.
Oleh sebab itu ia juga mengusulkan agar para pengemudi mendirikan badan usaha berbentuk koperasi.
"Bahkan ada pikiran dari kami bahwa sebenarnya badan usaha koperasi ini bisa didirikan pengemudi supaya mereka punya posisi dan kedudukan yang sama kuatnya untuk menentukan tarif dan apapun," kata Ferry.
"Daripada sekarang mereka terikat dari satu kemitraan tapi tidak memiliki posisi tawar dan hak yang cukup baik," tuturnya.
Sebelumnya, komunitas pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Gabungan Roda 02 mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Deklarasi dukungan dilakukan di kantor Sekretariat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).
"Hari ini kami ingin menyatakan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2019," ujar Juru Bicara Forum Gabungan Roda 02 Zulfikar.
Baca juga: Kecewa dengan Presiden Jokowi, Komunitas Ojek Online Dukung Prabowo
Zulfikar mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi dukungan tersebut.
Menurut dia, komunitas pengemudi ojek online kecewa terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum menerbitkan regulasi untuk melindungi keberadaan pengemudi ojek online.
Padahal, sejak tahun 2016 sejumlah komunitas telah melakukan berbagai upaya agar pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.