Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Prabowo, Ribuan Pengemudi Ojek Online Kawal Proses Pemungutan Suara

Kompas.com - 14/12/2018, 21:19 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Gabungan Roda 02 mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Deklarasi dukungan dilakukan di kantor Sekretariat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Selain mendeklarasikan dukungan, mereka juga berjanji akan membantu pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga dengan ikut mengawal proses pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) agar tidak terjadi praktik kecurangan.

"Kami akan mengawal kemenangan ini bahkan sampai pada saat pemilihan," ujar Juru bicara Forum Gabungan Roda 02 Zulfikar.

Baca juga: Kecewa dengan Presiden Jokowi, Komunitas Ojek Online Dukung Prabowo

Zulfikar juga menginstruksikan ribuan anggota Forum untuk mengawal pengiriman kotak suara dari TPS menuju masing-masing kelurahan setelah proses pencoblosan.

Forum Gabungan Roda 02 merupakan forum yang terdiri dari 205 komunitas dan wadah yang menaungi ribuan pengemudi ojek online. Mereka berasal dari daerah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera.

Zulfkiar menyebut Forum Gabungan Roda 02 memiliki sekitar 12.000 anggota.

"Kami instruksikan kawan-kawan yang tergabung dalam Forum Gabungan ini itu akan mengawal kotak suara dari TPS dengan iring iringan sepeda motor. ini untuk menjaga atau menghindari terjadinya sebuah kecurangan," kata Zulfikar.

Alasan dukung Prabowo

Zulfikar mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi dukungan tersebut.

Menurut dia, komunitas pengemudi ojek online kecewa terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum menerbitkan regulasi untuk melindungi keberadaan pengemudi ojek online.

Padahal, sejak tahun 2016 sejumlah komunitas telah melakukan berbagai upaya agar pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut.

Baca juga: Prabowo Diminta Jadi Dewan Pembina Komunitas Pengemudi Ojek Online

Zulfikar mengatakan, dengan tidak adanya regulasi, maka posisi pengemudi ojek online yang disebut sebagai mitra kerja menjadi tidak setara di hadapan aplikator atau perusahaan penyedia aplikasi.

Artinya, pengemudi tidak memiliki posisi tawar yang baik dalam penentuan kebijakan termasuk soal tarif.

Sementara itu, lanjut Zulfikar, pasangan Prabowo-Sandiaga memiliki visi misi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Kemudian, dalam kontrak politik Prabowo di hadapan ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, terdapat satu poin yang dinilai berpihak terhadap pengemudi ojek online.

"Di poin 8 kontrak politik, Pak Prabowo akan perjuangkan nasib ojek online dan regulasinya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com