Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Prabowo, Ribuan Pengemudi Ojek Online Kawal Proses Pemungutan Suara

Kompas.com - 14/12/2018, 21:19 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Gabungan Roda 02 mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Deklarasi dukungan dilakukan di kantor Sekretariat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Selain mendeklarasikan dukungan, mereka juga berjanji akan membantu pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga dengan ikut mengawal proses pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) agar tidak terjadi praktik kecurangan.

"Kami akan mengawal kemenangan ini bahkan sampai pada saat pemilihan," ujar Juru bicara Forum Gabungan Roda 02 Zulfikar.

Baca juga: Kecewa dengan Presiden Jokowi, Komunitas Ojek Online Dukung Prabowo

Zulfikar juga menginstruksikan ribuan anggota Forum untuk mengawal pengiriman kotak suara dari TPS menuju masing-masing kelurahan setelah proses pencoblosan.

Forum Gabungan Roda 02 merupakan forum yang terdiri dari 205 komunitas dan wadah yang menaungi ribuan pengemudi ojek online. Mereka berasal dari daerah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera.

Zulfkiar menyebut Forum Gabungan Roda 02 memiliki sekitar 12.000 anggota.

"Kami instruksikan kawan-kawan yang tergabung dalam Forum Gabungan ini itu akan mengawal kotak suara dari TPS dengan iring iringan sepeda motor. ini untuk menjaga atau menghindari terjadinya sebuah kecurangan," kata Zulfikar.

Alasan dukung Prabowo

Zulfikar mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi dukungan tersebut.

Menurut dia, komunitas pengemudi ojek online kecewa terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum menerbitkan regulasi untuk melindungi keberadaan pengemudi ojek online.

Padahal, sejak tahun 2016 sejumlah komunitas telah melakukan berbagai upaya agar pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut.

Baca juga: Prabowo Diminta Jadi Dewan Pembina Komunitas Pengemudi Ojek Online

Zulfikar mengatakan, dengan tidak adanya regulasi, maka posisi pengemudi ojek online yang disebut sebagai mitra kerja menjadi tidak setara di hadapan aplikator atau perusahaan penyedia aplikasi.

Artinya, pengemudi tidak memiliki posisi tawar yang baik dalam penentuan kebijakan termasuk soal tarif.

Sementara itu, lanjut Zulfikar, pasangan Prabowo-Sandiaga memiliki visi misi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Kemudian, dalam kontrak politik Prabowo di hadapan ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, terdapat satu poin yang dinilai berpihak terhadap pengemudi ojek online.

"Di poin 8 kontrak politik, Pak Prabowo akan perjuangkan nasib ojek online dan regulasinya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com