Meski BPJS Kesehatan Defisit, Menkes Jamin Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kompas.com - 13/12/2018, 16:35 WIB
Ilustrasi rumah sakit SHUTTERSTOCKIlustrasi rumah sakit
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini memang mengalami defisit keuangan. Pemerintah telah beberapa kali menyuntikkan dana guna menutup defisit keuangan yang dialami BPJS.

Meski keuangan BPJS sedang berada di kondisi yang kurang baik, Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) tetap menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi di situs resmi Kemenkes, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyampaikan, Kemenkes berupaya agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

"Kesehatan sangat kompleks, terkait perilaku masyarakat, terkait budaya, kita harus memperbaikinya dengan sistem," kata Nila dalam keterangan tertulis saat rapat kerja terkait penanggulangan defisit BPJS Kesehatan di Jakarta, Kamis (13/12/2018).


"Bagaimana sistem ini kita buat agar bisa mengoptimalkan apa yang harus diperbuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan atau sadar akan kesehatan," ujar Nila.

Baca juga: RS Harapan Bunda Sebut Utang Belum Dibayar Rp 10,7 Miliar, Ini Kata BPJS Kesehatan

Menkes Nila F Moeloek dalam kunjungan dan temu media di Gorontalo, Senin (16/7/2018).Kementerian Kesehatan Menkes Nila F Moeloek dalam kunjungan dan temu media di Gorontalo, Senin (16/7/2018).
Kemenkes mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Kesehatan tahun 2018 untuk menjamin pelayanan kesehatan tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membangun puskesmas di daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

Nila mengatakan, pembangunan puskesmas di wilayah Indonesia mengalami peningkatan.

"Tahun lalu (2017) telah dibangun 110 puskesmas perbatasan di 48 kabupaten/kota. Tahun ini (2018) telah dibangun 256 puskesmas di 49 kabupaten/kota. Tahun depan rencananya akan dibangun 50 puskesmas," ujar dia.

Sejak tahun 2016-2018, lanjut dia, 1.799 puskesmas keliling (pusling) roda empat, 15.888 roda dua, 224 pusling air, 920 ambulans, dan 2.964 sarana-prasarana puskesmas seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), genset, dan sarana air bersih.

"Sedangkan akreditasi puskesmas secara kumulatif dari tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 4.769 puskesmas dari total 9.825 puskesmas telah terakreditasi. Sementara akreditasi rumah sakit telah mencapai 1.606 rumah sakit dari total 2.776 rumah sakit yang ada," ujar Nila.

Nila menambahkan, Kemenkes juga telah membangun rumah sakit vertikal di Indonesia di Ambon, Kupang, dan Wamena serta pembangunan RS pratama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain melakukan pembangunan fisik, Kemenkes juga mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan program Nusantara Sehat (NS), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X