Salin Artikel

Meski BPJS Kesehatan Defisit, Menkes Jamin Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Meski keuangan BPJS sedang berada di kondisi yang kurang baik, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi di situs resmi Kemenkes, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyampaikan, Kemenkes berupaya agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

"Kesehatan sangat kompleks, terkait perilaku masyarakat, terkait budaya, kita harus memperbaikinya dengan sistem," kata Nila dalam keterangan tertulis saat rapat kerja terkait penanggulangan defisit BPJS Kesehatan di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

"Bagaimana sistem ini kita buat agar bisa mengoptimalkan apa yang harus diperbuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan atau sadar akan kesehatan," ujar Nila.

Nila mengatakan, pembangunan puskesmas di wilayah Indonesia mengalami peningkatan.

"Tahun lalu (2017) telah dibangun 110 puskesmas perbatasan di 48 kabupaten/kota. Tahun ini (2018) telah dibangun 256 puskesmas di 49 kabupaten/kota. Tahun depan rencananya akan dibangun 50 puskesmas," ujar dia.

Sejak tahun 2016-2018, lanjut dia, 1.799 puskesmas keliling (pusling) roda empat, 15.888 roda dua, 224 pusling air, 920 ambulans, dan 2.964 sarana-prasarana puskesmas seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), genset, dan sarana air bersih.

"Sedangkan akreditasi puskesmas secara kumulatif dari tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 4.769 puskesmas dari total 9.825 puskesmas telah terakreditasi. Sementara akreditasi rumah sakit telah mencapai 1.606 rumah sakit dari total 2.776 rumah sakit yang ada," ujar Nila.

Nila menambahkan, Kemenkes juga telah membangun rumah sakit vertikal di Indonesia di Ambon, Kupang, dan Wamena serta pembangunan RS pratama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain melakukan pembangunan fisik, Kemenkes juga mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan program Nusantara Sehat (NS), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/13/16354841/meski-bpjs-kesehatan-defisit-menkes-jamin-pelayanan-kesehatan-masyarakat

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke