Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/12/2018, 08:32 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


TAK banyak media yang mengangkat isu ini setelah Jokowi dan Prabowo menyinggungnya. Media dan warganet lebih tertarik dengan “tampang boyolali”, “genderuwo”, dan “guru koruptor”. Padahal sejatinya, isu ini lebih dekat dengan urusan hidup mati rakyat.

Pertengahan Oktober lalu, Indonesia dikejutkan dengan pernyataan keras yang tak sering digunakan Presiden Joko Widodo.

Ia menyinggung dengan tajam soal krisis keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di hadapan Fahmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan yang hadir saat itu.

"Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," kata Jokowi

"Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 T', lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi lagi. Baca juga: Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit Sampai ke Presiden, Kebangetan! 

Persis sebulan berselang, Calon Presiden Nomor 02, Prabowo Subianto, kembali menyinggung BPJS Kesehatan. Prabowo mengatakan, sebentar lagi orang sakit ditolak Rumah Sakit!

"Saudara-saudara, saya di Semarang, ketemu dengan salah satu pengusaha yang punya rumah sakit. Dia mengatakan rumah sakit dia, pemerintah sudah tunggak, pemerintah utang dengan rumah sakit dia Rp 100 miliar," ucap Prabowo.

"Di mana-mana seperti itu. Jadi sebentar lagi orang sakit akan ditolak karena kalau satu rumah sakit harus mengeluarkan Rp 100 miliar, bagaimana?" tanya Prabowo. Baca juga: Prabowo: Sekarang Saja Enggak Bisa Bayar Rumah Sakit, Bagaimana 5 Tahun Lagi?

Defisit keuangan BPJS adalah isu yang serius, namun hanya sedikit yang memperhatikan.

Penelusuran ekslusif AIMAN

Program AIMAN, mencoba mencari "korban" dari pelayanan Rumah Sakit yang menggunakan jasa BPJS Kesehatan.

Memang merepotkan menyortir ribuan peserta BPJS, terutama menyisir jenis penyakit dan lamanya. Perlu waktu. Namun, tak sulit mendapatkan warga peserta BPJS yang memiliki kisah yang kuat.

Akhirnya kami menemukan sosoknya. Ia tinggal di pusat kota Jakarta, di Tambora, Jakarta Barat. Saya masuk ke sebuah gang kecil dan menemukan Slamet, seorang lelaki berusia 37 tahun yang lemah terkulai.  Tinggi Slamet menyusut 12 cm dalam beberapa bulan terakhir.

Ia menderita gagal ginjal kronis. Penyakit lain yang menyusul adalah osteoporosis alias pengeroposan tulang. Ia terbaring di tempat tidur. Bergerak dengan kursi roda. Mungkin untuk selamanya.

Ia harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah yang merupakan penyambung hidupnya. “Saya akan mati jika tak cuci darah 2 kali seminggu di Rumah Sakit Sumber Waras (Jakarta Barat),” kata dia.

Suasana pelayanan petugas di kantor BPJS Kesehatan Pangkal Pinang.KOMPAS.com/HERU DAHNUR Suasana pelayanan petugas di kantor BPJS Kesehatan Pangkal Pinang.

Selain cuci darah, ia juga harus berobat ke RSCM, Jakarta Pusat, untuk osteoporosisnya. Ia juga harus menebus obat suntik untuk ia suntik sendiri guna menghilangkan rasa sakit akibat pengeroposan tulang.

Tahu berapa harga obatnya? Rp 2 juta. Obat seharga itu habis dalam 2 pekan.

Mirisnya, obat itu harus ia beli dengan biaya sendiri karena tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Karena tak mampu, ia harus rela menahan rasa sakit di sendi tulangnya sepanjang waktu. Tak ada yang bisa ia lakukan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com