Kompas.com - 13/12/2018, 11:18 WIB
Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku ingin agar jumlah penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) terus bertambah tahun ke tahun.

Jokowi mengatakan, awalnya pemerintah hanya memberikan dana PKH kepada 6 juta keluarga miskin. Mulai tahun 2018, jumlahnya sudah meloncat menjadi 10 juta keluarga.

"Kalau ini nanti sudah mapan, di 2020 saya ingin agar yang masuk dalam kotak keluarga miskin, kurang lebih 15,6 juta, itu semuanya harus dapat PKH," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Terus bertambahnya jumlah penerima PKH sejalan dengan anggaran PKH yang terus meningkat.

Untuk tahun 2018 ini, pemerintah menganggarkan Rp 19 Triliun. Jumlahnya bertambah menjadi Rp 34 Triliun pada tahun 2019.

"Tahun depannya lagi (2020) enggak tahu melompat berapa lagi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dengan kenaikan jumlah penerima dan anggaran PKH ini, maka tugas pendamping akan semakin berat.

Oleh karena itu, ia mengingatkan para pendamping dana PKH yang hadir untuk lebih bekerja keras lagi mengecek validasi data penerima PKH.

"Pastikan penyaluran dana itu benar-benar sampai penerima manfaat," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Nasional
Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Nasional
Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Nasional
Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Nasional
AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

Nasional
PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

Nasional
Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Nasional
Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Nasional
KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.