Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naikkan PKH Dua Kali Lipat, Jokowi Didoakan Jadi Presiden Lagi

Kompas.com - 03/12/2018, 19:04 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didoakan agar kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya oleh warga Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Hal itu terjadi saat Presiden Jokowi menghadiri sosialisasi program keluarga harapan (PKH) di Otista, Jakarta Timur, Senin (3/11/2018).

Baca juga: Presiden: Dana Bansos PKH Naik 2 Kali Lipat Tahun Depan

Warga bernama Suwarti itu mengaku senang dengan kebijakan Presiden Jokowi yang akan menaikkan dana PKH dua kali lipat pada tahun depan. Untuk tahun 2018 ini, setiap keluarga mendapatkan Rp 1.890.000 per tahun.

"Tahun depan ditambah dua kali lipat mau enggak?" tanya Jokowi kepada Suwarti yang ia panggil naik ke atas panggung.

"Wah mau banget, banget-banget Pak. Saya enggak punya suami Pak. Jadi terbantu banget, Pak," jawab Suwarti antusias.

Baca juga: Pemerintah Galakkan Program Kemandirian Ekonomi untuk Penerima PKH

Jokowi pun menanyakan untuk apa saja dana PKH yang sudah diberikan oleh pemerintah. Suwarti merinci dana itu digunakan untuk keperluan anak sekolah, belanja sehari-hari, hingga tabungan jika ada keperluan mendadak.

Jokowi lalu bertanya mengenai pekerjaan Suwarti. Ia mengaku berdagang peyek keliling.

"Sehari income berapa?" tanya Jokowi.

"Rp 50.000 bersih, Pak," jawab Suwarti.

"Wah gede Rp 50.000 bersih," timpal Jokowi.

"Ya gede sih Pak, tapi kadang enggak cukup. Tapi dengan bantuan PKH cukup Pak," kata Suwarti.

"Nah gitu disyukuri," jawab Jokowi lagi.

Baca juga: 750 Keluarga Penerima Manfaat di Karangantar Terima Bantuan Sosial PKH

Suwarti lalu berterimakasih kepada Jokowi sekaligus mendoakan calon presiden nomor urut 01 itu.

"Terima kasih Pak, Semoga Pak Jokowi sehat, panjang umur, jadi presiden lagi kalau bisa," kata Suwarti disambut riuh warga.

"Wah ini kampanye. Enggak boleh ini kampanye," jawab Jokowi.

"Iya maaf pak, maaf saya cuma mendoakan. Ya sudah doanya dalam hati," kata Suwarti.

"Ya kalau dalam hati boleh," kata Jokowi.

Kompas TV Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan tim sukses salah satu pasangan calon Gubernur Jawa Timur, terus diusut oleh Panwaslu Lamongan dan Bawaslu Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com