Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/12/2018, 12:40 WIB

KOMPAS.com – Langkah pemerintah yang mulai mentransformasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dianggap dapat lebih memanusiakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Dulung. Menurutnya, kehadiran BPNT membuat penerima bansos memiliki hak dan kebebasan memilih kebutuhan melalui bantuan yang diberikan.

"Tidak seperti sekarang, dibagikan beras ya adanya itu. Terima atau tidak mau terima ya itulah adanya. Kalau ini tidak, dia mau ambil bulan ini boleh, bulan depan juga boleh. Ini saya kira suatu konsep membuat KPM itu lebih manusiawi. Mereka merasa lebih dihargai," tegas Andi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (12/12/2018).

Andi sendiri mengatakan itu dalam Rapat evaluasi penyaluran Bansos di Wilayah III di Bandung beberapa waktu yang lalu.

Salah satu program yang diubah menjadi BPNT adalah program beras sejahtera (Rastra). Proses peralihan yang dijalankan oleh Ditjen PFM itu, sudah dimulai sejak 2017. Program tersebut ditargetkan dapat menyasar 10 juta KPM pada akhir 2018.

Baca jugaKemensos Optimistis Rastra Diganti Bantuan Pangan Nontunai pada 2019

Menurut Andi, perluasan BPNT berjalan lancar. Dia juga mengklaim bahwa target 10 juta penerima BPNT sudah tercapai.

"Alhamdulillah kami sudah capai akhir November ini. Terima kasih. Ini semua karena kerja sama bapak ibu sekalian (Dinas Sosial) di mana banyak sekali daerah-daerah yang menyatakan siap," kata Andi.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, program BPNT memiliki beberapa keunggulan dari pada Rastra. Salah satunya, lebih mudah disalurkan kepada KPM.

"Ini model lebih mudah. Mencapai 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Administrasi) lebih gampang daripada Rastra," ucap dia.

Dalam implementasinya, Ditjen PFM Kemensos menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyalurkan BPNT. Melalui Himbara, bantuan sebesar Rp110.000 tersebut akan langsung disalurkan melalui rekening atas nama penerima bantuan.

Para penerima manfaat BPNT dapat membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Himbara dengan menggunakan BPNT yang diterimaDok. Humas Kementerian Sosial Para penerima manfaat BPNT dapat membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Himbara dengan menggunakan BPNT yang diterima
Uang tersebut dapat dibelanjakan penerima bantuan untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Himbara.

Keunggulan lainnya, KPM juga bisa membeli bahan pokok lain selain beras, yaitu telur.

Menurut Andi, penerapan skema penyaluran tersebut ternyata mampu meningkatkan kepuasan penerima bantuan.

"Ya walaupun mereka tidak bisa mengambil tunai, tetapi dia (KPM) merasa senang karena diberi kebebasan, diberi kepuasan untuk mengatur uang sendiri. Mau beli beras, mau beli telur itu tergantung dia," ujar Andi.

Namun, Andi menjelaskan, penerapan program BPNT masih mengalami banyak hambatan. Contohnya, hambatan terkait data, jaringan, dan infrastruktur pendukung, seperti e-Warong KUBE. Akibatnya, masih ada beberapa daerah yang belum menyatakan siap menerapkan BPNT.

Baca juga: Kemensos Sosialisasikan Skema Penyaluran Bansos

Andi mengimbau agar daerah yang belum siap segera berbenah. Sehingga, target pemerintah untuk mentrasformsi program Rastra menjadi BPNT di seluruh wilayah Indonesia bisa terwujud.

"Kami harapkan, awal tahun depan itu semua harus siap menjadi BPNT," ungkap dia.

Selain itu, Andi menyinggung pula soal penambahan nilai BPNT. Menurut ia, keinginan menambah nilai BPNT sudah dibahas dalam rapat evaluasi tingkat Kementerian.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan penambahan nominal bantuan yang dilakukan. Sebab, saat ini Kemensos tengah fokus pada Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kami tunggu dulu karena tahun depan pemerintah fokus kenaikan PKH. Insyaallah, 2020 sudah ada kenaikan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turki Demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turki Demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

Nasional
Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Nasional
Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Nasional
Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Materainya...

Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Materainya...

Nasional
Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.