Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Kalla, Tak Masalah Masyarakat Ribut soal Pilpres di Media Sosial

Kompas.com - 10/12/2018, 20:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memaklumi keributan masyarakat yang terjadi di sepanjang masa kampanye Pilpres 2019. 

Ia menilai sepanjang keributan tersebut sebatas di media sosial dan media massa serta tidak berlanjut di dunia nyata maka tak menjadi soal.

"Ribut di media, saling cerca macam-macam. Saling kritik. Bahwa ribut di dunia maya silakan, tapi ribut fisik kita bersyukur tidak terjadi. Jadi silakan berkelahi di dunia maya lah. Yang di bawah tenang-tenang. Itu yang terjadi di Indonesia," kata Kalla.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Bangsa Besar, Masak 5 Tahun Sekali Ribut Terus?

Ia mengatakan, keributan yang terjadi di media sosial saat masa kampanye merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Karena itu, kata Kalla, saat ini sudah tak zamannya mengumpulkan massa besar-besaran untuk kampanye.

Menurut mantan Ketua Umum Golkar itu, saat ini justru lebih efektif menggalang kekuatan di media sosial.

Baca juga: Bawaslu Temukan Ratusan Ribu Dugaan Pelanggaran Selama 75 Hari Kampanye

Ia menambahkan, efek lain dari perkembangan teknologi informasi ialah berkurangnya peran penggalangan massa di masing-masing partai. Kalla mengatakan hal itu digantikan dengan divisi media sosial.

"Zaman dulu saya ini ketua partai, waktu zaman menjelang pemilu, pertama yang kami angkat seksi penggalangan massa. Sekarang enggak ada lagi seksi penggalangan massa. Yang ada cyber army," lanjut Kalla.

Kompas TV Kampanye hitam kerap terjadi di kampanye Pemilu Presiden 2019, ini membuat perdebatan politik sering kali jauh dari subtansi adu visi misi program Capres-Cawapres. Alih-alih mencari simpati publik dengan cara yang instan kampanye hitam justru bisa mendegradasi proses demokrasi, lalu bagaimana para elite politik beserta Capres-Cawapres menangkal isu kampanye hitam agar pesta demokrasi bisa mengedepankan gagasan politik yang mencerdaskan? Sapa Indonesia Malam akan membahasnya bersama juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Ruhut Sitompul, lalu juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Ferdinand Hutahean, serta ketua badan pengawas Pemilu DKI Jakarta Muhammad Jufri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com