Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/12/2018, 16:48 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo berharap Presiden Joko Widodo lebih giat menyuarakan pemberantasan korupsi.

"Kalau kita merujuk pada pengalaman negara-negara lain yang berhasil memberantas korupsi, komandonya tetap di Presiden. Tidak ada yang lain," kata Adnan dalam Rilis Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Data KPK, Angka Penindakan Korupsi pada 2018 Turun 41,2 Persen

Hal itu menyikapi temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 2000 responden. Sebanyak 52 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat. Namun, jika dibandingkan data LSI tahun 2016 dan 2017, persentase itu turun.

Pada tahun 2016, responden yang menganggap tingkat korupsi meningkat sebanyak 70 persen. Kemudian pada tahun 2017, responden yang menilai tingkat korupsi meningkat menjadi 55 persen.

Meski turun, temuan 52 persen pada survei 2018 ini menunjukkan persepsi publik atas tingkat korupsi yang meningkat masih mayoritas.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).Dimas Jarot Bayu Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Baca juga: KPK Harap Seluruh Pihak Tak Kompromi Lawan Korupsi di Indonesia

Temuan lainnya menunjukkan, sebanyak 63 persen responden menilai suap dan gratifikasi untuk memperlancar urusan di instansi pemerintah adalah hal tidak wajar. Namun, sebanyak 34 persen responden lainnya menilai hal tersebut wajar.

Temuan sebanyak 34 persen itu cukup tinggi jika dibandingkan tahun 2017. Sebab, pada tahun 2017, hanya 26 persen responden yang menganggap suap dan gratifikasi ke pihak instansi pemerintah sebagai hal wajar.

Baca juga: Survei LSI: KPK Paling Dikenal dan Dinilai Efektif Berantas Korupsi

Adnan memandang perlu upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran mencegah praktik korupsi. Bagi Adnan, Presiden merupakan salah satu pihak yang paling berpengaruh karena menjadi acuan dalam menentukan sikap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata dia, juga tak bisa dibiarkan berjuang sendirian dalam pencegahan korupsi.

"Sehingga ke depan, paling tidak Presiden lebih banyak ngomong lah soal pemberantasan korupsi. Yang saya lihat sekarang masih minimalis. Kemarin di Hakordia datang kemudian berikan statement, itu bagus. Tapi kalau nunggu satu tahun lagi baru ngomong soal pemberantasan korupsi ini sangat kurang," lanjutnya.

Baca juga: Survei LSI: 52 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat

"Padahal momentum bisa sangat banyak dan bisa dipakai untuk menunjukan bahwa memang komandan pemberantasan korupsi di tangan saya dan saya bertanggungjawab," kata dia.

Ia juga berharap Jokowi memberikan perhatian lebih jauh atas program-program pencegahan yang dirancang KPK.

"Pencegahan KPK itu juga sangat tergantung seberapa respons pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap oleh KPK itu penting," ujarnya.

Kompas TV Di Bekasi, Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesian Corruption Watch dan Pemerintahan Kota bekasi meluncurkan whistle blowing system. Program whistle blowing system diluncurkan sebagai tindakan pencegahan dan penindakan terjadinya korupsi di wilayah Kota Bekasi. Whistle blowing system diibaratkan seperti meniup peluit agar warga bisa melaporkan adanya praktik korupsi dengan melaporkan ke tingkatan wilayah Kota Bekasi atau ke pusat baik ke kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com