Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Penyelesaian Masalah Papua Tak Cukup dengan Pendekatan Ekonomi

Kompas.com - 05/12/2018, 15:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktut Imparsial Al Araf menilai penyelesaian masalah di Papua tak hanya cukup dengan membangun perekonomiannya. Ia menambahkan, saat ini pemerintah hanya fokus menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan ekonomi.

Hal itu disampaikan Al Araf menanggapi peristiwa pembantaian sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

"Seolah-olah dengan mengembangkan proses pembangunan, percepatan pembangunan konflik selesai. Padahal realitas konflik di Papua itu, akar konfliknya bukan hanya persoalan ekonomi," kata Al Araf melalui pesan singkat, Rabu (5/12/2018).

Ia menyatakan, ada empat akar konflik di papua berdasarkan riset yang telah dilakukan sejumlah lembaga.

Al Araf mengatakan, empat akar konflik di Papua adalah kesenjangan ekonomi. Hal ini yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca juga: Helikopter TNI Ditembak Saat Evakuasi Jenazah Serda Handoko di Nduga Papua

Kedua, ialah masalah historis atau pun kontroversi historis Papua masuk ke Indonesia, di mana sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa masuknya Papua ke Indonesia dimanipulasi.

Ketiga adalah persoalan pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan oleh negara sehingga terus menimbulkan tuntutan-tuntutan yang terus berulang. Sementara itu akar konflik keempat menurut Al Araf ialah faktor marjinalisasi.

Selain itu, juga adalah masalah kepercayaan di antara negara dengan masyarakat Papua, yang menyebabkan negara, bukan hanya di era Presiden Jokowi, akhirnya melihat konflik di Papua hanya dalam aspek ekonominya saja.

"Sementara itu, tiga aspek lainnya belum tersentuh. Misalnya bagaimana menyelesaikan persoalan HAM masa lalu, bagaimana mengatasi persoalan marginalisasi, bagaimana persoalan historis tadi diselesaikan. Sehingga realitas konflik terus terjadi," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko: Pembantaian Pekerja di Papua Gerakan OPM

Pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya. Diduga, sebanyak 31 pekerja tewas.

Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB.

Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com