Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Jamin Kesetaraan Kampanye Pemilu

Kompas.com - 04/12/2018, 19:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya menjamin kesetaraan dalam kampanye pemilu.

Upaya itu ditempuh melalui sejumlah cara, misalnya dengan fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), iklan kampanye di media massa, atau kampanye metode rapat umum.

"Itu kan menjamin kompetisi ini berlangsung equal, sama, setara. Kamu boleh punya uang banyak, tapi kamu enggak boleh borong semua jatah iklan di TV, yang lain enggak kebagian," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Menanti Keputusan Akhir KPU soal Nasib Oesman Sapta Odang...

Arief menjelaskan, APK partai politik dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan difasilitasi KPU, termasuk jumlahnya.

Menurut Arief, peserta pemilu boleh memproduksi APK di luar yang difasilitasi KPU, tetapi jumlahnya harus sama antara satu dengan yang lain. Aturan tersebut berlaku untuk parpol maupun caleg. 

Hal ini, demi menjamin kesetaraan dalam kompetisi pemilu. Kalau si A kita kasih kesempatan menambah produksinya 10 item, maka si B juga diberi kesempatan yang sama 10 item," ujar Arief.

Fasilitasi iklan kampanye di media cetak maupun elektronik 21 hari jelang masa akhir kampanye, juga diatur oleh KPU. Supaya, setiap partai politik dan paslon mendapat porsi yang adil.

Baca juga: Sisa 4 Bulan Masa Kampanye, Jokowi-Ma’ruf Amin Turunkan Pasukan Infanteri

Hal itu juga dilakukan pada penyelenggaraan kampanye metode rapat umum, atau kampanye di ruang terbuka di hadapan orang banyak, yang juga baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa kampanye.

Selain untuk menjamin kesetaraan kampanye, kata Arief, fasilitasi sejumlah metode kampanye oleh KPU bertujuan agar peserta pemilu dapat menekan biaya kampanye.

"Jadi hal-hal tertentu kita batasi, Anda nggak perlu keluar uang, supaya Anda juga murah pemilunya, murah juga bagi kita, maka potensi dampak buruk pemilu bisa diminimalisasi," kata Arief.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat sambungan listrik ke warga miskin di Bogor, JawaBarat. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua warga mendapat aliran listrik. Sementara calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto juga memperhatikan ketersediaan listrik bagi masyarakat dengan mengupayakan kemandirian di sektor energi. Apa yang akan dilakukan kedua Capres-Cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 menjamin ketersediaan energitermasuk listrik kepada seluruh masyarakat? Untuk membahasnya Sapa Indonesia Malam KompasTV akan membahasnya bersama juru bicara pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Kardaya Warnika, kemudian ada juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Maman Abdurrahman serta Direktur Eksekutif Institute for Essensial Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com