Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerja Diserang di Papua, Keamanan Nasional Dinilai Harus Ditingkatkan

Kompas.com - 04/12/2018, 16:14 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menilai kabar tewasnya pekerja infrastruktur di Nduga, Papua, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Para pekerja yang berasal dari PT Istaka Karya (BUMN) tersebut sedang mengerjakan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua. Mereka diduga dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Kita mengukur wajah pemerintah kita. Apa wajah pemerintah kita? Apakah tuntutan warga Irian untuk merdeka atau melakukan teror ini dalam rangka memisahkan diri karena kita tidak bisa memberikan kesejahteraan yang baik, maka tindakan itu lumrah?," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Catatan lain yang menurutnya penting adalah soal pertahanan dan keamanan di negara ini. Ia pun mempertanyakan bagaimana sistem keamanannya sehingga kejadian tersebut dapat terjadi.

Baca juga: Empat Orang Selamat dari Sergapan KKB di Nduga

Oleh sebab itu, ia menuturkan Komisi III mendorong adanya peningkatan pertahanan dan keamanan di negara ini.

"Dalam konteks ini tentunya Komisi III merasa bahwa keamanan nasional harus kita tingkatkan, karena kita di Komisi III adalah komisi hukum dan keamanan," terang dia.

Untuk itu, Komisi III mengaku akan memanggil pihak kepolisian terkait hal tersebut. Namun, rapat tersebut rencananya baru diadakan pada Januari 2019 mengingat jadwal yang padat. Selain itu, DPR juga akan segera memasuki masa reses.

"Jadwal (dalam waktu dekat) tidak memenuhi itu. Awal tahun akan kita panggil," ungkapnya.

Baca juga: Pembantaian 31 Pekerja di Nduga Dilakukan KKB Pimpinan Egianus Kogoya

Sebelumnya diberitakan, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Papua AKBP Suryadi Diaz membenarkan informasi tewasnya 31 pekerja PT Istaka Karya (BUMN) yang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (1/12/2018).

Diduga, 31 orang ini tewas dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ia merinci, 24 orang dibunuh pada hari pertama, kemudian 7 orang lainnya juga mengalami hal yang sama.

Sementara, satu orang belum ditemukan, diduga melarikan diri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com