KPU Minta Semua Pihak Terima Putusan Terkait Pencalonan OSO sebagai DPD

Kompas.com - 30/11/2018, 19:57 WIB
Ketua KPU Arief BudimanKompas.com/Fitria Chusna Farisa Ketua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman meminta seluruh pihak nantinya dapat menerima apapun keputusan KPU soal pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Arief mengaku, KPU akan mengambil keputusan secara independen, profesional, dan adil. Oleh karenanya, seluruh pihak diminta untuk bisa berbesar hati menerima putusan.

Pernyataan tersebut disampaikan Arief usai menerima audiensi tim kuasa hukum OSO di kantor KPU siang tadi.

"Mohon semua bisa menerima apa yang nanti diputuskan KPU," kata Arief, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Saran Para Ahli Hukum kepada KPU soal Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD...

"KPU akan mengambil putusannya dengan prinsip-prinsip independensinya, profesionalismenya, imparsialitasnya," sambung dia.

Arief mengatakan, masukan atau pandangan dari sejumlah pihak akan menjadi pertimbangan KPU dalam mengambil keputusan. Namun demikian, KPU tetap berpegang pada kemandirian saat memutuskan.

Sebelum menggelar audiensi dengan kuasa hukum OSO, KPU sudah lebih dulu menggelar audiensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan sejumlah ahli hukum.

Lebih lanjut, Arief mengaku senang banyak pihak yang memberikan masukan dan catatan terkait status pencalonan OSO sebagai anggota DPD.

"Masukan-masukan itu jadi pertimbangan kita, tapi kami mengambil keputusan dengan kemandirian kita," ujar Arief.

"KPU senang ketika banyak pihak memberi masukan dan catatan, tapi KPU juga minta kepada yang memberikan masukan dan catatan, semua harus memperacayai KPU," lanjutnya.

Sebelumnya, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Baca juga: Soal Pencalonan Anggota DPD, Pengacara Sebut OSO Tak Melawan Hukum

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X