Soal Pencalonan Oesman Sapta, Mahfud MD Sarankan KPU Ikuti Keputusan yang Sejalan UUD 1945

Kompas.com - 03/12/2018, 20:52 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Sabrina Asril

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Sabrina Asril

Editor

Lihat Foto

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD usai menjadi pembicara dalam Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Senin (3/9/2018).(KOMPAS.com/Andi Hartik)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil keputusan yang paling dekat dengan konstitusi dalam hal syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Mahfud saat bertemu dengan sejumlah komisioner KPU, Senin (3/12/2018) sore.

Menurut Mahfud, induk dari semua hukum di Indonesia adalah konstitusi. Oleh karenanya, ia menyarankan KPU memilih opsi yang paling dekat dengan konstitusi terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

"Bahwa induk dari semua hukum kita itu konstitusi, oleh sebab itu dalam pilihan hukum yang problematik ini tentu kita mengusulkan agar KPU ini memilih opsi yang paling dekat dengan konstitusi," kata Mahfud di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Selain itu, Mahfud juga menyarankan KPU untuk mengambil keputusan secara independen. Keputusan tersebut nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan, supaya tidak mengganggu jalannya konstitusi.

Apalagi, mengingat tahapan Pemilu saat ini terus berlangsung dan pemungutan suara akan digelar kurang dari lima bulan lagi.

Mahfud mengatakan pihaknya akan mendukung KPU dengan turut membangun argumen-argumen yang diperlukan dalam pilihan yang nantinya akan diambil lembaga penyelenggara pemilu itu.

"Kita juga menegaskan KPU harus mengambil keputusan secara independen, tentu di dalam independen itu ada tanggung jawab sehingga agenda konstitusi kita berjalan tidak terganggu malah tambah gaduh karena (pemilu) tinggal 4,5 bulan lagi," tutur mantan Ketua MK itu.

Senada dengan Mahfud, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan yang juga hadir dalam pertemuan menyebut, meskipun mendapat pandangan dari sejumlah pihak lain mengenai persoalan pencalonan anggota DPD, tetapi KPU harus mengambil keputusannya sendiri.

"Tentu saja akhirnya KPU lah yang akan menentukan pilihan yang paling baik. Dengan harapan KPU sudah semestinya sangat memperhatikan pendapat kawan-kawan," kata Bagir.