Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Dana Bansos PKH Naik 2 Kali Lipat Tahun Depan

Kompas.com - 03/12/2018, 17:57 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah akan menaikkan dua kali lipat dana bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) pada tahun 2019.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat sosialisasi dana PKH di Otista, Jakarta Timur, Senin (3/12/2018).

"Sekarang per tahun Rp 1.890.000 (per keluarga). Tahun depan Insyaallah akan naik dua kali lipat," kata Jokowi disambut riuh warga yang hadir.

"Siapa yang tidak setuju maju ke depan," tambah Jokowi, kali ini disambut tawa para hadirin.

Baca juga: Pemerintah Galakkan Program Kemandirian Ekonomi untuk Penerima PKH

Tak hanya jumlah bantuannya yang bertambah, Jokowi juga memastikan pada tahun depan jumlah penerima PKH bertambah. Jika tahun ini penerima program ini adalah 6 juta keluarga, maka di tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi Rp 10 juta keluarga.

"Kita harapkan kenaikan anggaran PKH betul-betul bermanfaat bagi ibu bapak semua, terutama yang memiliki usaha," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, penyaluran dana PKH pada tahun 2019 mendatang juga akan dimajukan. Jika pada tahun ini penyaluran PKH dilakukan bertahap empat kali dimulai Februari, maka tahun 2019 penyalurannya akan dimulai pada Januari.

"Jadi maju. Januari, April, Juni, Oktober," ujarnya.

Baca juga: Beda PKH Zaman Jokowi dan BLT Era SBY Versi Ketua DPP Golkar

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan dana PKH akan berguna untuk membantu masyarakat memenuhi gizi seperti untuk membeli susu atau pendidikan bagi anak-anak. Jokowi juga mewanti-wanti agar uang PKH tidak digunakan untuk membeli rokok.

"Kalau ketahuan untuk beli rokok nanti dicabut," kata Kepala Negara.

Dalam acara ini, hadir 1.725 orang warga. Sebanyak 1.250 orang penerima PKH dari Jatinegara, 275 pendamping PKH DKI Jakarta, dan 200 Pendamping Se-Jabodetabek.

Sementara Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kompas TV Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan tim sukses salah satu pasangan calon Gubernur Jawa Timur, terus diusut oleh Panwaslu Lamongan dan Bawaslu Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com