Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Sosialisasi Barang Milik Negara oleh DJKN Kemenkeu

Kompas.com - 03/12/2018, 11:43 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat undangan bimbingan teknis terkait barang milik negara.

Surat yang beredar itu mengatasnamakan Direktorat Barang Milik Negara (BMN) dan meminta sejumlah uang kepada instansi di daerah.

Kepala Seksi Komunikasi Publik Humas DJKN Kemenkeu Bend Abidin Santosa memberikan klarifikasinya.

Narasi yang beredar:

Terdapat surat palsu mengatasnamakan Direktorat BMN DJKN Kemenkeu yang mengundang kementerian/lembaga untuk mengikuti sosialisasi barang milik negara atau BMN ke Jakarta.

Dalam surat yang ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan tersebut, pelaku penipuan meminta sejumlah uang kepada peserta dari kementerian/lembaga dengan alasan untuk biaya akomodasi dan operasional.

Sehingga, satuan kerja tersebut diminta untuk menanggung biaya peserta yang didelegasikan terlebih dahulu, kemudian biaya yang dikeluarkan tersebut akan diganti oleh DJKN Kemenkeu di tempat sosialisasi.

Surat bodong bernomor SU-718/BMN-DJKN/XI/2018 ini juga dilengkapi dengan susunan jadwal kegiatan selama acara, yang akan dilaksanakan pada 3-4 Desember 2018.

Berikut bunyi surat palsu tersebut:

Surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat Badan Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganDok. Ditjen KN Surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat Badan Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Kepada Yth,
Kuasa Pengguna Barang/Pelaksana Penatausahaan BMN
Kantor Kementerian Agama
Kab. Lampung Selatan-Prov Lampung
di Tempat

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, dan untuk mensosialisasikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 174/KM.6/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), serta Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 227/KM.6/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) emnajdi informasi teknis dalam pelaksanaan penyajian, penghitungan dan perencanaan jebutuhan Barang Milik Negara (BMN) untuk menentukan target implementasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran dan target indikator dalam penggunaan Barang Milik Negara.

Dalam kaitannya, sebagai pelaksanaan dalam upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman bagi para Aparatur Pelaksana Penatausahaan BMN tingkat Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang pada seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), mengenai Penatausahaan BMN yang rangkaian kegiatannya meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, dapat tersusun dan tersajikan dengan baik sesuai ketentuan PMK No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Sehubungan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan RI, melalui Direktorat Barang Milik Negara, mengharapkan kepada seluruh para pimpinan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga/Dinas/Institusi (K/L/D/I), khususnya Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan ini dengan mengutus pesertanya yang kompeten di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah untuk mengikuti "Sosialisasi Kebijakan Nasional" melalui kegiatan:

"SOSIALISASI RKBMN DAN BIMTEK PENATAUSAHAAN BMN"
(Pembukaan Oleh: Direktur Jenderal Kekayaan Negara)

Acara kegiatan akan dilaksanakan pada: Hari Senin-Selasa, Tanggal 03-04 Desember 2018, Pukul 09.00 WIB s/d Selesai, di Le-Meredium Hotel, Jln. HR. Rasuna Said Kav. 6-8 Kuningan, Jakarta Pusat.

Seluruh anggaran biaya penyelenggaraan kegiatan ditanggung oleh Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan RI, termasuk biaya transportasi dan akomodasi hotel bagi para peserta yang akan dikirimkan langsung ke Rekening Bank masing-masing peserta melalui pengiriman Visa Electron Bank Indonesia, setelah diregistrasi sebagai peserta.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com