Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Sosialisasi Barang Milik Negara oleh DJKN Kemenkeu

Kompas.com - 03/12/2018, 11:43 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa, mengingat akan pentingnya kegiatan dan terbatasnya kapasitas jumlah peserta, maka diharapkan kepada pimpinan Instansi/Lembaga yang diundang, kiranya dapat segera menindaklanjuti perihal ini dengan mengutus pesertanya 1 (Satu) orang sebagai perwakilan, dan bagi calon peserta yang akan diutus segera mendaftarkan diri secara langsung sebagai peserta, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (Dua) hari setelah surat yang bersifat Undangan ini diterima.

Untuk pendaftaran dan registrasi peserta, dapat menghubungi langsung Koordinator Pendaftaran Peserta: Drs. Usman Syarief, M.Si melalui Contact Person : 081284013993 (pada waktu jam kerja).

Demi untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengiriman biaya transportasi dan akomodasi hotel bagi tiap-tiap peserta yang diproses secara bergiliran berdasarkan dengan Nomor Register Peserta, maka pelaporan data diri guna keperluan pendaftaran/registrasi peserta tidak dapat diwakilkan dan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (Dua) hari setelah surat yang bersifat Undangan ini diterima.

Syarat dan ketentuan bagi peserta :

1. Bekerja di bidang Pengelolaan Barang;
2. Membawa Surat Tugas (sebagai pengganti SPPD);
3. Peserta diharapkan membawa Notebook/LAPTOP;
4. Membawa Pas Foto ukuran 3 x 4 berwarna 3 (Tiga) lembar;
5. Berpakaian rapi, dengan atasan putih dan bawahan hitam/gelap; 6. Undangan hanya berlaku bagi Instansi/Lembaga yang diundang.

Demikian kami sampaikan, kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Seksi Komunikasi Publik dan Humas DJKN Kemenkeu Bend Abidin Santosa menyampaikan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut sehingga dapat dipastikan surat tersebut palsu.

Bend Abidin menambahkan, modus penipuan seperti ini telah ada sejak dua tahun lalu.

"Biasanya sasarannya adalah kementerian/lembaga yang punya satker (satuan kerja) di daerah," kata Bend Abidin saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (3/12/2018) pagi.

DJKN mengetahui penipuan tersebut salah satunya dari pihak satker di daerah yang melakukan konfirmasi kebenaran surat yang beredar di satker wilayahnya.

"Ada juga (surat palsu) yang kami temukan sendiri," ujar Bend Abidin.

Bend Abidin menceritakan, telah ada pihak yang tertipu dengan adanya surat palsu ini.

"Tertipunya baru datang ke Jakarta, tapi belum transfer uang. Jadi sudah datang ke Jakarta, ternyata acara tersebut fiktif," ujar dia.

Humas DJKN, lanjut dia, telah memberikan peringatan kepada kantor vertikal DJKN untuk meneruskan ke satuan kerja terkait melalui media sosial, website DJKN maupun surat resmi.

Bend Abidin mengibau kepada seluruh masyarakat, satuan kerja, atau kementerian/lembaga agar menghubungi DJKN apabila menemukan pengumuman yang tidak logis seperti mentransfer uang dan sebagainya.

"Agar mengonfirmasi melalui call center DJKN 1500-991 atau media sosial DJKN," tuturnya.

Pihak DJKN juga menyampaikan adanya surat palsu ini melalui akun resmi Instagram, @ditjenkn, seperti berikut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com