Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bagikan 60.000 Sertifikat Sambungan Listrik Gratis Bagi Warga di Jawa Barat

Kompas.com - 02/12/2018, 14:28 WIB
Abba Gabrillin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat sambungan listrik gratis kepada 100 rumah tangga miskin dan rentan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/12/2018). Penyerahan ini merupakan bagian dari pemberian 60.000 sertifikat listrik gratis bagi warga di Jawa Barat.

"Sampai 30 November 2018, sudah tersambung dengan baik sebanyak 60.700 lebih kepala keluarga. Ini melampaui target sebanyak 60.000 kepala keluarga. Hingga saat ini terus dilakukan proses penyambungan," ujar Jokowi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Untuk tahap awal, penyambungan listrik gratis dilakukan di delapan kabupaten/kota dengan sasaran sebanyak 130.248 kepala keluarga yang tersebar di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Kemudian, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Baca juga: Per November, Sudah 60.000 KK Tersambung Listrik Gratis

Dalam program ini, masyarakat mendapatkan penyambungan listrik secara gratis dengan daya 450 VA. Daya tersebut cukup untuk menggunakan TV, penanak nasi, dan menyalakan lampu.

Untuk biaya, PLN dan Asosiasi Instalator memberikan keringanan biaya penyambungan dan pemasangan Instalasi sebesar 50 persen, sehingga biaya yang perlu dibayar oleh sinergi BUMN hanya sebesar Rp. 500.000.

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir yang ikut hadir dalam acara peninjauan tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya masyarakat tidak mampu ini menyambung dari tetangga untuk mendapatkan listrik.

Baca juga: Komentar Gaikindo Soal Subsidi BBM Beralih ke Kendaraan Listrik

“Masyarakat kurang mampu ini belum mendapat listrik dari PLN. Mereka terpaksa menyambung dari tetangga, bayar 40 sampai 50 ribu untuk lampu tiap bulan atau menggunakan penerangan lain seperti lampu teplok,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, melalui listrik PLN langsung, mereka dapat melakukan banyak penghematan untuk pengeluaran perbulannya.

Adapun, sambungan listrik gratis ini disponsori oleh 34 BUMN yang menyasar 235.756 rumah tangga miskin dan rentan miskin yang ada di Jawa Barat sesuai data TNP2K.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com