Kompas.com - 01/12/2018, 19:39 WIB
Juru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, saat memberikan keterangan di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOJuru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, saat memberikan keterangan di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengkritik praktik korupsi yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, perilaku penyelenggara negara terkait korupsi memburuk. Bahkan, Sudirman menyebut trennya semakin menyedihkan.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dalam empat tahun terakhir lebih banyak jika dibandingkan pada periode 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Lantas solusi apa yang ditawarkan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandi untuk mengatasi persoalan tersebut?

Sudirman mengatakan, ada tiga langkah yang dinilainya dapat menekan tingginya angka korupsi.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Tren Korupsi di Era Jokowi Menyedihkan

Pertama, memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik dari sisi anggaran, jumlah personel dan kewenangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami akan memperkuat KPK dengan anggaran yang lebih baik, orang yang lebih baik, jumlah personel yang lebih kuat, dengan kewenangan yang lebih," ujar Sudirman seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Termasuk misalnya penyidik independen itu diberikan keleluasaan, misalnya penyidik independen itu mesti dihasilkan oleh KPK," ujar dia.

Langkah kedua, memilih teknokrat-teknokrat yang memiliki kredibilitas untuk memegang fungsi-fungsi tertentu di bidang pemerintahan.

Ketiga, pembiayaan politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: PDI-P Klaim Banyak Advokat Siap Bela Ahmad Basarah soal Soeharto Guru Korupsi

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X