Salin Artikel

Sebut Tren Korupsi Semakin Buruk, Ini Solusi yang Ditawarkan Kubu Prabowo

Menurut dia, perilaku penyelenggara negara terkait korupsi memburuk. Bahkan, Sudirman menyebut trennya semakin menyedihkan.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dalam empat tahun terakhir lebih banyak jika dibandingkan pada periode 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Lantas solusi apa yang ditawarkan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandi untuk mengatasi persoalan tersebut?

Sudirman mengatakan, ada tiga langkah yang dinilainya dapat menekan tingginya angka korupsi.

Pertama, memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik dari sisi anggaran, jumlah personel dan kewenangan.

"Kami akan memperkuat KPK dengan anggaran yang lebih baik, orang yang lebih baik, jumlah personel yang lebih kuat, dengan kewenangan yang lebih," ujar Sudirman seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Termasuk misalnya penyidik independen itu diberikan keleluasaan, misalnya penyidik independen itu mesti dihasilkan oleh KPK," ujar dia.

Langkah kedua, memilih teknokrat-teknokrat yang memiliki kredibilitas untuk memegang fungsi-fungsi tertentu di bidang pemerintahan.

Ketiga, pembiayaan politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sudirman, tingginya biaya politik yang harus ditanggung partai dan para calon anggota legislatif menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik korupsi.

"Salah satu korupsi terbesar adalah di politik dan saya kira semua politisi mengeluh terkait biaya politik terlalu tinggi kalau dibiarkan ditanggung oleh para sponsor atau para calon. Itu mengakibatkan siklus korupsi tidak berhenti," ujar calon anggota legislatif dari Partai Gerindra itu.

Sudirman mengatakan, jika nantinya partai mendapat pembiayaan dari APBN, maka partai wajib transparan dan melaporkan keuangannya secara berkala kepada masyarakat.

"Itu akan dua manfaat sekaligus. Di samping dananya juga dicukupkan, transparansi politik juga akan terbangun," kata Sudirman.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/01/19391071/sebut-tren-korupsi-semakin-buruk-ini-solusi-yang-ditawarkan-kubu-prabowo

Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke