Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...

Kompas.com - 30/11/2018, 08:35 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto  berbicara sebagai keynote interviewee di di acara “The World in 2019” Gala Dinner yang digelar oleh Majalah The Economist di Hotel Hyatt, Singapura, Selasa (27/11)The Economist Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berbicara sebagai keynote interviewee di di acara “The World in 2019” Gala Dinner yang digelar oleh Majalah The Economist di Hotel Hyatt, Singapura, Selasa (27/11)

JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Demikian Prabowo Subianto menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikan calon presiden nomor urut 02 itu saat berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura beberapa hari lalu.

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi.

Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (28/11/2018).

Akibat maraknya korupsi, Prabowo mengatakan, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat. Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan.

Pidato Prabowo di Singapura itu kemudian memancing komentar, terutama dari kubu calon presiden pesaingnya, Joko Widodo.

Tanggapan kubu Jokowi

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengkritik isi pidato Jokowi itu.

Juru bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, menilai, Prabowo seharusnya tidak menggembar-gemborkan persoalan korupsi di Indonesia di depan masyarakat internasional.

Menurut dia, pernyataan Prabowo bukan jalan keluar bagi Indonesia menuju bebas korupsi.

"Harusnya prinsip yang dipegang itu adalah right or wrong, is my country. Membuka borok bukanlah sebagai bentuk penyelesaian, bukan juga sebagai bentuk jalan keluar," ujar Misbakhun.

Kritik yang lebih keras disampaikan oleh politisi PDI-P, Ahmad Basarah. Basarah menyebut maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Oleh karena itu ia menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah.

Dengan menyinggung permasalahan korupsi, Prabowo seperti memercik air di dulang terpercik muka sendiri. Menurut Basarah, Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X