Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...

Kompas.com - 30/11/2018, 08:35 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto  berbicara sebagai keynote interviewee di di acara “The World in 2019” Gala Dinner yang digelar oleh Majalah The Economist di Hotel Hyatt, Singapura, Selasa (27/11)The Economist Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berbicara sebagai keynote interviewee di di acara “The World in 2019” Gala Dinner yang digelar oleh Majalah The Economist di Hotel Hyatt, Singapura, Selasa (27/11)

JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Demikian Prabowo Subianto menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikan calon presiden nomor urut 02 itu saat berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura beberapa hari lalu.

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi.

Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (28/11/2018).


Akibat maraknya korupsi, Prabowo mengatakan, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat. Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan.

Pidato Prabowo di Singapura itu kemudian memancing komentar, terutama dari kubu calon presiden pesaingnya, Joko Widodo.

Tanggapan kubu Jokowi

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengkritik isi pidato Jokowi itu.

Juru bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, menilai, Prabowo seharusnya tidak menggembar-gemborkan persoalan korupsi di Indonesia di depan masyarakat internasional.

Menurut dia, pernyataan Prabowo bukan jalan keluar bagi Indonesia menuju bebas korupsi.

"Harusnya prinsip yang dipegang itu adalah right or wrong, is my country. Membuka borok bukanlah sebagai bentuk penyelesaian, bukan juga sebagai bentuk jalan keluar," ujar Misbakhun.

Kritik yang lebih keras disampaikan oleh politisi PDI-P, Ahmad Basarah. Basarah menyebut maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Oleh karena itu ia menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah.

Dengan menyinggung permasalahan korupsi, Prabowo seperti memercik air di dulang terpercik muka sendiri. Menurut Basarah, Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru.

Pendukung Soeharto tersinggung

Setelah memancing kritik kubu lawan, kini pendukung Soeharto pun ikut tersinggung. Bukan tersinggung dengan pidato Prabowo, melainkan dengan pernyataan Basarah.

Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mengatakan, julukan itu tak pantas ditujukan kepada Soeharto.

Ia mengatakan, praktik korupsi tak hanya terjadi pada era Soeharto.

"Korupsi itu sudah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Maka julukan bapak korupsi tak pantas dialamatkan pada H.M Soeharto, Presiden ke-2 RI yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi," ujar Andi.

Andi meminta agar Basarah tak lagi membawa nama Soeharto untuk mencari popularitas.

"Mohon kepada Bapak Ahmad Basarah agar tidak membawa-bawa nama Pak Harto, bapak ideologi kami di Partai Berkarya. Dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan. Mari berpolitik yang santun dan sehat," ujar Andi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa sampai hari ini tak ada bukti secara hukum bahwa Soeharto melakukan korupsi selama 32 tahun memimpin Indonesia.

Priyo menilai harusnya setiap kepemimpinan seorang presiden dipandang dari hal-hal yang positif.

"Mestinya sisi jasa besar para pemimpin yang dikedepankan. Bukan karena hanya kepentingan respons politik sesaat, kemudian menggunakan cara-cara seperti itu," kata mantan pimpinan DPR ini.

Respons Gerindra

Menanggapi berbagai reaksi atas pidato Prabowo, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membantah bahwa Prabowo ingin membuat citra Indonesia buruk lewat pidatonya di Singapura.

Menurut Riza, tak ada niatan Prabowo menjelekkan negara sendiri karena negara lain sudah mengetahui terkait masifnya korupsi di Indonesia.

"Kita bukan menjelekkan Indonesia di negara luar. Negara lain itu mohon maaf, tidak kalah hebat, lebih tahu. Negara lain itu punya media, punya intelijen, punya aparat, punya semua, jadi tahu," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Rabu (28/11/2018).

"Hal-hal seperti itu enggak perlu diumpetin, mereka tahu tuh indeks korupsi kita meningkat," tambah dia.

Riza mengatakan, negara lain umumnya melakukan survei ke negara tetangga untuk membuat perbandingan.

Riza menyebut, dalam pidatonya Prabowo hanya menegaskan problem yang terjadi di Indonesia.

Masalah itu yang akan dibenahi Prabowo jika berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

"Inilah masalah Indonesia yang akan diatasi oleh Pak Prabowo karena masalah korupsi ini masalah yang sangat krusial," kata Riza.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X