Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...

Kompas.com - 30/11/2018, 08:35 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto  berbicara sebagai keynote interviewee di di acara “The World in 2019” Gala Dinner yang digelar oleh Majalah The Economist di Hotel Hyatt, Singapura, Selasa (27/11) The EconomistCalon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berbicara sebagai keynote interviewee di di acara “The World in 2019” Gala Dinner yang digelar oleh Majalah The Economist di Hotel Hyatt, Singapura, Selasa (27/11)

JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Demikian Prabowo Subianto menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikan calon presiden nomor urut 02 itu saat berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura beberapa hari lalu.

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi.

Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (28/11/2018).

Akibat maraknya korupsi, Prabowo mengatakan, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat. Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan.

Pidato Prabowo di Singapura itu kemudian memancing komentar, terutama dari kubu calon presiden pesaingnya, Joko Widodo.

Tanggapan kubu Jokowi

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengkritik isi pidato Jokowi itu.

Juru bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, menilai, Prabowo seharusnya tidak menggembar-gemborkan persoalan korupsi di Indonesia di depan masyarakat internasional.

Menurut dia, pernyataan Prabowo bukan jalan keluar bagi Indonesia menuju bebas korupsi.

"Harusnya prinsip yang dipegang itu adalah right or wrong, is my country. Membuka borok bukanlah sebagai bentuk penyelesaian, bukan juga sebagai bentuk jalan keluar," ujar Misbakhun.

Kritik yang lebih keras disampaikan oleh politisi PDI-P, Ahmad Basarah. Basarah menyebut maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Oleh karena itu ia menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah.

Dengan menyinggung permasalahan korupsi, Prabowo seperti memercik air di dulang terpercik muka sendiri. Menurut Basarah, Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru.

Pendukung Soeharto tersinggung

Setelah memancing kritik kubu lawan, kini pendukung Soeharto pun ikut tersinggung. Bukan tersinggung dengan pidato Prabowo, melainkan dengan pernyataan Basarah.

Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mengatakan, julukan itu tak pantas ditujukan kepada Soeharto.

Ia mengatakan, praktik korupsi tak hanya terjadi pada era Soeharto.

"Korupsi itu sudah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Maka julukan bapak korupsi tak pantas dialamatkan pada H.M Soeharto, Presiden ke-2 RI yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi," ujar Andi.

Andi meminta agar Basarah tak lagi membawa nama Soeharto untuk mencari popularitas.

"Mohon kepada Bapak Ahmad Basarah agar tidak membawa-bawa nama Pak Harto, bapak ideologi kami di Partai Berkarya. Dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan. Mari berpolitik yang santun dan sehat," ujar Andi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa sampai hari ini tak ada bukti secara hukum bahwa Soeharto melakukan korupsi selama 32 tahun memimpin Indonesia.

Priyo menilai harusnya setiap kepemimpinan seorang presiden dipandang dari hal-hal yang positif.

"Mestinya sisi jasa besar para pemimpin yang dikedepankan. Bukan karena hanya kepentingan respons politik sesaat, kemudian menggunakan cara-cara seperti itu," kata mantan pimpinan DPR ini.

Respons Gerindra

Menanggapi berbagai reaksi atas pidato Prabowo, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membantah bahwa Prabowo ingin membuat citra Indonesia buruk lewat pidatonya di Singapura.

Menurut Riza, tak ada niatan Prabowo menjelekkan negara sendiri karena negara lain sudah mengetahui terkait masifnya korupsi di Indonesia.

"Kita bukan menjelekkan Indonesia di negara luar. Negara lain itu mohon maaf, tidak kalah hebat, lebih tahu. Negara lain itu punya media, punya intelijen, punya aparat, punya semua, jadi tahu," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Rabu (28/11/2018).

"Hal-hal seperti itu enggak perlu diumpetin, mereka tahu tuh indeks korupsi kita meningkat," tambah dia.

Riza mengatakan, negara lain umumnya melakukan survei ke negara tetangga untuk membuat perbandingan.

Riza menyebut, dalam pidatonya Prabowo hanya menegaskan problem yang terjadi di Indonesia.

Masalah itu yang akan dibenahi Prabowo jika berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

"Inilah masalah Indonesia yang akan diatasi oleh Pak Prabowo karena masalah korupsi ini masalah yang sangat krusial," kata Riza.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X