Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto

Kompas.com - 28/11/2018, 19:31 WIB
Presiden Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998. KOMPAS/JB SURATNOPresiden Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya keberatan dengan pernyataan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah.

Basarah mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto adalah bapak korupsi di Indonesia.

Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mengatakan, julukan itu tak pantas ditujukan kepada Soeharto.

Ia mengatakan, praktik korupsi tak hanya terjadi pada era Soeharto.

Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.Reza Jurnaliston Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.
"Korupsi itu sudah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Maka julukan bapak korupsi tak pantas dialamatkan pada H.M Soeharto, Presiden ke-2 RI yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi," ujar Andi, melalui siaran pers, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Timses Jokowi: Guru dari Korupsi Itu Soeharto, Mantan Mertua Prabowo

Menurut Andi, Soeharto adalah peletak dasar pembangunan NKRI. Lagipula, kata dia, pada era Soeharto, jarang ada kasus korupsi seperti  saat ini.

Ia menyebutkan, Soeharto juga meninggalkan "warisan" dalam hal pemberantasan korupsi, yakni TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.

Peraturan itu diklaim sebagai salah satu fondasi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi meminta agar Basarah tak lagi membawa nama Soeharto untuk mencari popularitas.

Baca juga: Gerindra: Negara Lain Tahu soal Korupsi di RI, Enggak Perlu Diumpetin

"Mohon kepada Bapak Ahmad Basarah agar tidak membawa-bawa nama Pak Harto, bapak ideologis kami di Partai Berkarya. Dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan. Mari berpolitik yang santun dan sehat," ujar Andi.

Sebelumnya, Basarah menyebutkan, maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Oleh karena itu, ia menyebut Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Basarah menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Baca juga: Di Singapura, Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium Empat

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah usai menghadiri diskusi di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Menurut dia, dengan menyinggung permasalahan korupsi, Prabowo seperti memercik air di dulang tepercik muka sendiri. Alasannya, ia menyebutkan, Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

Nasional
Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Nasional
Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Nasional
Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Nasional
Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Jokowi Berterima Kasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Jokowi Berterima Kasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Nasional
Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Nasional
Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X