Timses: Ferdinand Nyinyir, Jokowi Berlalu... - Kompas.com

Timses: Ferdinand Nyinyir, Jokowi Berlalu...

Kompas.com - 28/11/2018, 14:09 WIB
Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo saat berswafoto dengan latar belakang lautan massa di acara gerak jalan sehat di pusat kota Bandar Lampung, Sabtu (24/11/2018).Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo saat berswafoto dengan latar belakang lautan massa di acara gerak jalan sehat di pusat kota Bandar Lampung, Sabtu (24/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, menegaskan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan pernyataan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen.

"Pak Jokowi dan kami di TKN tidak memedulikan pendapat orang nyinyir seperti Ferdinand. Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu, Ferdinand nyinyir Pak Jokowi berlalu," ujar Antoni kepada Kompas.com, Rabu (28/11/2018) siang.

Ferdinand sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Jokowi memperalat lembaga negara agar sebuah proyek infrastruktur rampung lebih cepat dari jadwal yang telah dikalkulasi.

Hal ini dinilai hanya demi mengeruk keuntungan politik pribadi.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Memperalat Lembaga Negara demi Keuntungan Politiknya

Pernyataan Ferdinand merujuk pada pidato Presiden Jokowi dalam acara CEO Forum dan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Selasa (27/11/2018) kemarin.

Pada dua acara itu, Presiden Jokowi mengaku, meminta agar proyek jalan tol Lampung-Palembang dapat dioperasikan April 2019.

Sebab, ia mendapatkan laporan bahwa proyek itu dapat dioperasikan bulan Juni 2019.

"Mbok agak maju sedikit ke bulan April. Biar ada manfaatnya," kata Jokowi.

Baca juga: Istana: Apa Dasarnya Ferdinand Menuduh Jokowi Memperalat Lembaga Negara?

Presiden Jokowi kemudian meluruskan apa maksud dari pernyataan "biar ada manfaatnya."

"Maksudnya manfaat buat Lebaran ya Jadi sudah bisa dari Lampung ke Palembang, mudik Lebaran pakai mobil. Bukan untuk Pemilu. Pasti mikirnya Pemilu ini," ujar Jokowi.

Kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan, "tapi ya itu (Pemilu) juga."

Antoni melanjutkan, permintaan Jokowi sebagai kepala negara itu adalah hal yang wajar.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Masih Sibuk Meresmikan Proyek Era SBY

"Pertama, permintaan Pak Jokowi itu amanah konstitusional yang harus dilakukan, bahwa dia harus bekerja maksimal 5 tahun, menyelesaikan PR, termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini memiliki kendala," ujar Antoni.

Ia menambahkan, dengan semakin cepatnya proyek infrastruktur rampung, masyarakat akan semakin cepat pula menuai kemudahannya.

"Apalagi banyak infrastruktur yang mangkrak selama 10 tahun, kemudian oleh Pak Jokowi digeber secara serius agar masyarakat benar-benar merasakan infrastruktur yang baik, yang nyaman dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Antoni.

Hal yang paling penting adalah percepatan itu tidak sampai mengabaikan tata kelola sebuah proyek infrastruktur.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X