Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses: Ferdinand Nyinyir, Jokowi Berlalu...

Kompas.com - 28/11/2018, 14:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, menegaskan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan pernyataan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen.

"Pak Jokowi dan kami di TKN tidak memedulikan pendapat orang nyinyir seperti Ferdinand. Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu, Ferdinand nyinyir Pak Jokowi berlalu," ujar Antoni kepada Kompas.com, Rabu (28/11/2018) siang.

Ferdinand sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Jokowi memperalat lembaga negara agar sebuah proyek infrastruktur rampung lebih cepat dari jadwal yang telah dikalkulasi.

Hal ini dinilai hanya demi mengeruk keuntungan politik pribadi.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Memperalat Lembaga Negara demi Keuntungan Politiknya

Pernyataan Ferdinand merujuk pada pidato Presiden Jokowi dalam acara CEO Forum dan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Selasa (27/11/2018) kemarin.

Pada dua acara itu, Presiden Jokowi mengaku, meminta agar proyek jalan tol Lampung-Palembang dapat dioperasikan April 2019.

Sebab, ia mendapatkan laporan bahwa proyek itu dapat dioperasikan bulan Juni 2019.

"Mbok agak maju sedikit ke bulan April. Biar ada manfaatnya," kata Jokowi.

Baca juga: Istana: Apa Dasarnya Ferdinand Menuduh Jokowi Memperalat Lembaga Negara?

Presiden Jokowi kemudian meluruskan apa maksud dari pernyataan "biar ada manfaatnya."

"Maksudnya manfaat buat Lebaran ya Jadi sudah bisa dari Lampung ke Palembang, mudik Lebaran pakai mobil. Bukan untuk Pemilu. Pasti mikirnya Pemilu ini," ujar Jokowi.

Kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan, "tapi ya itu (Pemilu) juga."

Antoni melanjutkan, permintaan Jokowi sebagai kepala negara itu adalah hal yang wajar.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Masih Sibuk Meresmikan Proyek Era SBY

"Pertama, permintaan Pak Jokowi itu amanah konstitusional yang harus dilakukan, bahwa dia harus bekerja maksimal 5 tahun, menyelesaikan PR, termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini memiliki kendala," ujar Antoni.

Ia menambahkan, dengan semakin cepatnya proyek infrastruktur rampung, masyarakat akan semakin cepat pula menuai kemudahannya.

"Apalagi banyak infrastruktur yang mangkrak selama 10 tahun, kemudian oleh Pak Jokowi digeber secara serius agar masyarakat benar-benar merasakan infrastruktur yang baik, yang nyaman dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Antoni.

Hal yang paling penting adalah percepatan itu tidak sampai mengabaikan tata kelola sebuah proyek infrastruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com