Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sampah dan Plastik Jadi Ancaman, seperti Apa Kebijakan Pemerintah?

Kompas.com - 22/11/2018, 15:32 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kematian paus sperma yang terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara masih menyedot perhatian khalayak ramai. Hal yang memprihatinkan adalah dalam perut paus sepanjang 9,6 meter tersebut ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kilogram.

Seperti diketahui, sampah plastik memang tidak dapat dicerna, baik oleh tubuh manusia maupun binatang. Tak dapat dipungkiri, sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran di lingkungan kita.

Lalu, bagaimana regulasi pemerintah Indonesia menangani sampah plastik?

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) Djati Witjaksono Hadi menyampaikan, saat ini sampah paling dominan di Indonesia adalah sampah organik. Sampah sisa makanan dan tumbuhan itu tercatat sebesar 50 persen.

"Komposisi sampah plastik di Indonesia saat ini sekitar 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan," kata Djati saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/11/2018).

Data yang ada tersebut menunjukkan dalam 10 tahun terakhir, banyaknya sampah plastik terus meningkat.

"Sumber utama sampah plastik berasal dari kantong belanja, kemasan consumer goods, kemasan makanan dan minuman, serta pembungkus barang lainnya," ujar Djati.

Baca juga: Sampah Plastik Dunia dalam Angka...

Belum terkelola dan berakhir ke lingkungan

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, dari total timbulan sampah plastik tersebut, hanya sekitar 10-15 persen yang didaur ulang. Sementara 60-70 persen ditampung di tempat pembuangan akhir (TPA) dan 15 persen-30 persen belum terkelola.

Dari 15-30 persen sampah plastik yang belum terkelola ini berakhir terbuang ke lingkungan, terutama ke sungai, danau, pantai, dan laut.

Sampah plastik di lautan (marine plastics) saat ini bukan menjadi tantangan bagi Indonesia saja, melainkan menjadi permasalahan global. Sebab, marine litter atau sampah laut tak mempunyai wilayah teritori negara atau wilayah administrasi daerah.

Selain itu, dari sisi jumlah dan sebarannya cenderung meningkat secara signifikan dan tersebar dalam skala samudera.

"Meskipun belum ada data valid mengenai jumlah marine litter secara global, beberapa hasil riset mengungkapkan antara lain 80 persen marine litter berasal dari daratan," kata Djati.

Baca juga: 1,7 Ton Sampah Plastik Ditemukan di Sekitar Laut Tempat Paus Mati

Djati menambahkan, 80 persen tersebut adalah plastik dan 8,8 juta ton sampah plastik terbuang atau dibuang ke samudera setiap tahunnya.

Sampah yang dibuang ke sungai, danau, atau laut menganggu kesimbangan ekosistem dan menyebabkan kematian binatang air yang terperangkap sampah plastik.

Pada saluran air, tumpukan sampah dapat menyumbat dan menyebabkan terjadinya genangan atau banjir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com