Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Kompas.com - 21/11/2018, 15:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Meutya Hafid, mengatakan, Jokowi-Ma'ruf akan melanjutkan kerja sama dengan China jika terpilih pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Meutya dalam diskusi "Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024", di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (21/11/2018).

"Pak Jokowi akan tetap melanjutkan hubungan dengan China. Meskipun di-bully juga kami setiap kalau Pak Jokowi berangkat ke China. Tapi itu akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," kata Meutya.

Ia menyadari saat ini China sedang menjalankan ekspansi ekonomi politiknya ke berbagai penjuru dunia dengan kebijakan One Belt One Road (OBOR).

Baca juga: Timses Jokowi: Kami Paham Demokrat Gamang...

Kebijakan itu mewujud pada pembangunan infrastruktur yang menjadikan China sebagai mitra utama beberapa negara di dunia.

Namun, menurut Meutya, kerja sama dengan China harus tetap dilanjutkan karena memiliki dampak positif dalam bidang ekonomi.

Meski demikian, Meutya mengatakan, jika terpilih, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif.

Oleh karena itu, untuk menghindari intervensi China dalam kebijakan ekonomi politik nasional, Jokowi juga membangun hubungan baik dengan Amerika Serikat (AS) dengan bergabung dalam Indo Pasifik yang digagas AS.

Baca juga: Timses Jokowi Setuju KPU Perpanjang Waktu Pemutakhiran DPT

Dengan demikian, kedua negara akan melihat Indonesia sebagai mitra kerja sama yang strategis, bukan objek kebijakan politik luar negeri mereka.

"Jadi OBOR juga, Indo Pasifik juga. Tidak hanya kemudian kita ikut OBOR. Bagaimana kita masuk OBOR tapi tidak digunakan China? Maka dua-duanya (OBOR dan Indo Pasifik) harus berjalan bersamaan," ujar Meutya.

"Kalau AS kan minta leading-nya AS. Indonesia oke masuk dalam Asia Pasifik tapi ASEAN harus menjadi leading-nya. Bukan kemudian kita Ikut dalam skema mereka dan menjadi bagian dari mereka. Indonesia harus leading karena kita yang punya selat, kita yang punya jalur," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com