Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-Ma'ruf Hormati Apa Pun Keputusan PBB

Kompas.com - 09/11/2018, 16:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan, belum ada pembicaraan soal kemungkinan merapatnya Partai Bulan Bintang (PBB) ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

PBB belum memutuskan dukungan pada Pemilihan Presiden 2019 meskipun Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra telah menerima tawaran menjadi penasehat hukum Jokowi-Ma'ruf.

"Sejauh ini, antara Pak Yusril dengan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf atau TKN dan partai-partai yang sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja belum sampai pada pembicaraan tentang kemungkinan bergabungnya PBB setelah Pak Yusril menjadi penasehat hukum kami," ujar Arsul kepada Kompas.com, Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Menanti Arah Dukungan PBB Setelah Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf...

Ia mengatakan, kemungkinan-kemungkinan selalu terbuka dalam politik. Namun, pihaknya menghormati apapun keputusan internal PBB.

"Tetapi itu bukan keputusan sepihak kan. Tapi akan sangat bergantung bagaimana internal di PBB ya kan. Kami menghormatilah apa pun yang pada akhirnya diputuskan teman-teman di PBB," ujar Arsul.

"Hanya kami tentu senang jika semakin banyak yang mendukung. Jangankan didukung partai politik yang memiliki struktur ke bawah rapi yang mendukung, didukung kelompok-kelompok relawan saja kami juga senang," lanjut dia.

Diberitakan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan untuk bersedia menerima tawaran menjadi kuasa hukum pasangan capres cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin secara personal. Yusril mengaku, tawaran datang dari Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Sandiaga Klaim Didukung Kader Akar Rumput PBB

Meski demikian, pembicaraannya dengan Erick sama sekali tidak menyinggung masalah dukungan dari PBB.

"Pak Erick bilang, 'yang penting Pak Yusril-nya'. Masalah PBB sama sekali tidak disinggung di dalam pembicaraan dengan Pak Erick," ujar Yusril, Senin (5/11/2018).

PBB sendiri, hingga saat ini belum memutuskan akan memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com