Timses Jokowi Setuju KPU Perpanjang Waktu Pemutakhiran DPT

Kompas.com - 16/11/2018, 06:32 WIB
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Bidang Saksi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Lukman Edy, mengatakan, pihaknya menyetujui usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menambah masa pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 selama 30 hari ke depan.

Hal itu, lantaran hingga saat ini KPU belum menyelesaikan seluruh pemutakhiran data pemilih. Dari 34 KPU Provinsi, baru 28 provinsi yang merampungkan pemutakhiran data. 

Bahkan, Lukman mendorong KPU untuk terus melakukan pemutakhiran data hingga menjelang hari pemungutan suara, 17 April 2019 mendatang, supaya terjamin akuntabilitas pemilu.

Baca juga: Kamis Malam, KPU Gelar Penetapan DPT Pemilu 2019 Hasil Perbaikan


"Kami menyetujui dan merekomendasikan untuk penambahan waktu sampai dengan 30 hari ke depan. Bahkan, kalau misalnya diperlukan untuk penambahan waktu lagi sampai dengan 30 hari sebelum hari H Pemilu, asal tidak melanggar peraturan perundangan kami terima dan kami setujui," kata Lukman dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan II di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018) malam.

Di samping itu, Lukman mempercayakan proses pemutakhiran data tersebut terhadap penyelenggara pemilu dan pihak terkait. Lukman menyerahkan urusan DPT kepada KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menilai, 3 lembaga tersebut mampu bekerja secara independen dan profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Namun demikian, Lukman tetap meminta seluruh stakeholder yang berkaitan dengan data pemilih Pemilu 2019 untuk melakukan koordinasi yang ketat.

"Hilangkan egosektoral, saling mengisi dan saling memberi dukungan," ujar dia.

Lebih lanjut, ia meminta supaya tidak ada kendala dalam proses penyempurnaan data pemilih. Kendala tersebut misalnya, dana, sistem informasi dan teknologi, hingga koordinasi antar stakeholder.

Oleh karenanya, kata Lukman, penting bagi seluruh pihak terkait untuk memetakan potensi persoalan yang dimungkinkan bakal terjadi dalam proses pemutakhiran data. Hal itu sebagai bentuk antisipasi dan persiapan solusi sejak dini.

"Satu orang sekalipun sangat berharga untuk konsolidasi demokrasi kita," kata Lukman.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X