Timses Jokowi Setuju KPU Perpanjang Waktu Pemutakhiran DPT

Kompas.com - 16/11/2018, 06:32 WIB
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Bidang Saksi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Lukman Edy, mengatakan, pihaknya menyetujui usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menambah masa pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 selama 30 hari ke depan.

Hal itu, lantaran hingga saat ini KPU belum menyelesaikan seluruh pemutakhiran data pemilih. Dari 34 KPU Provinsi, baru 28 provinsi yang merampungkan pemutakhiran data. 

Bahkan, Lukman mendorong KPU untuk terus melakukan pemutakhiran data hingga menjelang hari pemungutan suara, 17 April 2019 mendatang, supaya terjamin akuntabilitas pemilu.

Baca juga: Kamis Malam, KPU Gelar Penetapan DPT Pemilu 2019 Hasil Perbaikan

"Kami menyetujui dan merekomendasikan untuk penambahan waktu sampai dengan 30 hari ke depan. Bahkan, kalau misalnya diperlukan untuk penambahan waktu lagi sampai dengan 30 hari sebelum hari H Pemilu, asal tidak melanggar peraturan perundangan kami terima dan kami setujui," kata Lukman dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan II di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018) malam.

Di samping itu, Lukman mempercayakan proses pemutakhiran data tersebut terhadap penyelenggara pemilu dan pihak terkait. Lukman menyerahkan urusan DPT kepada KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menilai, 3 lembaga tersebut mampu bekerja secara independen dan profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Namun demikian, Lukman tetap meminta seluruh stakeholder yang berkaitan dengan data pemilih Pemilu 2019 untuk melakukan koordinasi yang ketat.

"Hilangkan egosektoral, saling mengisi dan saling memberi dukungan," ujar dia.

Lebih lanjut, ia meminta supaya tidak ada kendala dalam proses penyempurnaan data pemilih. Kendala tersebut misalnya, dana, sistem informasi dan teknologi, hingga koordinasi antar stakeholder.

Oleh karenanya, kata Lukman, penting bagi seluruh pihak terkait untuk memetakan potensi persoalan yang dimungkinkan bakal terjadi dalam proses pemutakhiran data. Hal itu sebagai bentuk antisipasi dan persiapan solusi sejak dini.

"Satu orang sekalipun sangat berharga untuk konsolidasi demokrasi kita," kata Lukman.

"Jangan sendiri-sendiri, harus bersama-sama supaya tidak muncul kecurigaan antara kita," sambungnya.

Baca juga: Alasan 6 KPU Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih

Sebanyak 6 dari 34 KPU provinsi belum selesai melakukan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Enam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Dari 28 provinsi yang sudah selesai melakukan pemutakhiran data, total ada 141.412.533 pemilih. Jumlah itu terdiri dari 70.586.944 pemilih laki-laki dan 70.825.549 pemilih perempuan.

Tercatat, jumlah pemilih bertambah sebanyak 4.449.868 jiwa.

Jika ditotal 34 provinsi, yaitu 28 provinsi menggunakan data hasil pemutakhiran dan 6 provinsi lainnya menggunakan data existing (data lama hasil DPT hasil perbaikan I), maka, jumlah DPT sementara saat ini yaitu 189.144.900 pemilih.



Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X