Kasus Baiq Nuril, Politisi PPP Ingatkan MA soal Pedoman Mengadili Perempuan

Kompas.com - 19/11/2018, 21:06 WIB
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti seusai menjadi pembicara dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti seusai menjadi pembicara dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PPP Lena Maryana Mukti mengingatkan Mahkamah Agung adanya Peraturan MA (Perma) nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman dalam Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

Lena merepons putusan MA yang menghukum seorang guru honorer Baiq Nuril yang merekam dugaan perbuatan asusila. 

"Di dalam Perma tersebut bahwa seluruh warga negara berhak menghadapi proses hukum yang non diskriminatif," ujar Lena yang juga merupakan anggota Komisi I DPR itu, di Posko Cemara, Senin (19/11/2018).

Lena mengatakan hakim yang menangani perkara Baiq Nuril seharusnya bisa memahami latar belakang perkara ini.

Menurut dia, latar belakang kasus pelecehan seksual justru tidak muncul dalam perkara yang dihadapi Nuril. Perkara yang muncul hanya soal pencemaran nama baik.

"Oleh karena itu sekali lagi kami mendorong aparat memahami dan melaksanakan sesuai Perma no 3 tahun 2017," kata Lena.

Lena yang juga juru bicara pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini mengatakan, Jokowi sudah menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang diambil Nuril.

"Presiden Jokowi mendukung sepenuhnya upaya hukum yang akan ditempuh Ibu Nuril dalam mencari keadilan," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Saya Sangat Mendukung Baiq Nuril Mencari Keadilan

Adapun, Baiq Nuril adalah mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X