Wapres Kalla Gelar Ratas Bahas Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Kompas.com - 19/11/2018, 16:03 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas (ratas) membahas Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Ratas dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Dalam ratas tersebut, Wapres dan para menteri membahas pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

"(Bahas) DHE sumber daya alam, kemudian arahannya sistemnya dipersiapkan secara baik," ujar Airlangga saat ditemui usai rapat.

Hal senada disampaikan Darmin. Ia mengatakan, Wapres Kalla menginstruksikan agar prosedur pengelolaan DHE sumber daya alam dimatangkan.

"Ini tadi urusan prosedur dan pengendalian dari Devisa Hasil Ekspor yang sumber daya alam itu bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanismenya, persisnya prosedurnya," lanjut Darmin.

Sebelumnya, pemerintah berupaya mendorong masuknya modal asing yang lebih besar dengan merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diluncurkan pada 16 November 2018, di Istana Negara, Jakarta.

Salah satu isi paket kebijakan ekonomi itu ialah Pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).

Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan (PPh) atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.

“Pemerintah ingin mengendalikan devisa dengan memberikan insentif terhadap DHE yang ditempatkan dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X