Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Gerindra, Wajar jika Ada Miskomunikasi dalam Sebuah Koalisi

Kompas.com - 19/11/2018, 07:55 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, masalah konsolidasi dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga adalah hal yang wajar.

Menurut dia, masalah itu akan selesai setelah para elite partai pengusung saling bertemu.

"Konsolidasi kan selalu diperlukan. Dalam setiap tim dan dalam setiap pekerjaan besar, biasa ada beberapa miskomunikasi yang sebenarnya bisa selesai dengan pertemuan fisik sebagai bentuk konsolidasi," ujar Sodik ketika dihubungi, Senin (19/11/2018).

Dalam waktu dekat, Gerindra berencana menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai.

Baca juga: Gerindra Segera Gelar Pertemuan dengan Ketum Partai Pengusung Prabowo-Sandiaga

Sodik mengatakan, sebenarnya konsolidasi di tingkat sekjen sudah intens dilakukan.

Menurut dia, kekompakan BPN Prabowo-Sandiaga akan semakin kuat setelah pertemuan antara ketum partai berlangsung.

"Aplagi nanti yang hadir adalah level tertinggi yang sangat matang dan sangat dewasa dan sangat berpengalaman. Jadi sangat mudah untuk selalu konsolidasi," kata dia.

Masalah konsolidasi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari polemik hubungan Partai Demokrat dalam koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Ada pun, polemik ini terjadi antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Baca juga: Prabowo Disarankan Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung untuk Renegosiasi

Muzani sebelumnya menyebut bahwa SBY pernah berjanji untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi, namun sampai saat ini hal tersebut belum terwujud.

SBY kemudian menanggapi hal tersebut lewat akun Twitter resminya, @SbYudhoyono.

SBY meminta Partai Gerindra tak memaksanya untuk mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Prabowo Ungkap Keinginannya Pensiun dari Dunia Politik, tapi...

Atas hal itu, menurut Fahri, memang ada masalah koordinasi dalam koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Memang saya mendengar ada problem konsolidasi di timnya Pak Prabowo. Mungkin memang ada yang belum tuntas diobrolin ya. Saya berharap supaya pertarungannya lebih sengit gitu, konsolidasi di timnya Pak Prabowo juga kalau bisa lebih mantap juga," ujar Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com