Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Dana Desa Digunakan untuk Tekan Laju Urbanisasi

Kompas.com - 14/11/2018, 17:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dana desa digunakan untuk menekan laju urbanisasi yang semakin tinggi.

Hal itu disampaikan Kalla saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Kalla menambahkan, laju urbanisasi yang tinggi tercermin dari rata-rata umur petani yang semakin tua. Ia mengatakan, rata-rata umur petani saat ini meningkat dari 35 tahun menjadi 40 tahun.

Karena itu dana desa harus digunakan untuk mengadakan sumber perekonomian yang menjanjikan bagi masyarakat desa sehingga penghasilan di desa sebanding dengan kota. Jika tidak, Kalla khawatir para pemuda di desa akan terus pergi ke kota untuk bekerja.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Dana Desa Akan Diprioritaskan untuk Tingkatkan Kualitas SDM

"Karena itu lah maka dana desa ini di samping untuk pembangunan infrastruktur, juga agar dilaksanakan pembangunan pertanian yang bernilai tinggi. Apakah kopi, coklat, buah-buahan, holtikultra dan sebagainya," ujar Kalla.

Ia menambahkan hal itu penting untuk segera dilakukan lantaran pendapatan masyarakat di kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa.

Di tambah pula industri semakin bertumbuh di kota yang cenderung memiliki infrstruktur penunjang yang lengkap. Dengan demikian, menurut Kalla, semakin banyak faktor penarik masyarakat desa untuk pindah ke kota.

"Dengan upah minimum sekarang ini regional, maka pendapatan buruh akan lebih besar dari pada pendapatan petani. Kalau di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, upah minimum hampir mendekati Rp 4 juta. (ada yang) Rp 3,8 juta, Rp 3,9 juta perbulan," papar Kalla.

"Sedangkan untuk menjadi petani sawah dengan lahan yang hanya 0,3 hektar dikerjakan oleh 3 orang keluarga itu dengan penghasilan kurang lebih Rp 15 juta per tahun. Maka penghasilan orang itu di bawah. Otomatis mereka akan memilih bekerja di industri yang gajinya Rp 3 juta," lanjut dia.

Ia menambahkan jika hal itu terjadi maka nantinya desa akan sepi dan kota menjadi ramai dan berpotensi banyak pengangguran.

"Kalau timbul pengangguran di perkotaan maka angka kriminalitas akan tinggi. Jadi (dana desa) menjaga keseimbangan antara kota dan desa. Karena itu maka dana desa itu dikucurkan tiap tahun akan bertambah sehingga akan terjadi suatu kemakmuran yang merata di republik ini," kata Kalla lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com