Wapres Kalla Minta Dana Desa Digunakan untuk Tekan Laju Urbanisasi

Kompas.com - 14/11/2018, 17:19 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dana desa digunakan untuk menekan laju urbanisasi yang semakin tinggi.

Hal itu disampaikan Kalla saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Kalla menambahkan, laju urbanisasi yang tinggi tercermin dari rata-rata umur petani yang semakin tua. Ia mengatakan, rata-rata umur petani saat ini meningkat dari 35 tahun menjadi 40 tahun.

Karena itu dana desa harus digunakan untuk mengadakan sumber perekonomian yang menjanjikan bagi masyarakat desa sehingga penghasilan di desa sebanding dengan kota. Jika tidak, Kalla khawatir para pemuda di desa akan terus pergi ke kota untuk bekerja.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Dana Desa Akan Diprioritaskan untuk Tingkatkan Kualitas SDM

"Karena itu lah maka dana desa ini di samping untuk pembangunan infrastruktur, juga agar dilaksanakan pembangunan pertanian yang bernilai tinggi. Apakah kopi, coklat, buah-buahan, holtikultra dan sebagainya," ujar Kalla.

Ia menambahkan hal itu penting untuk segera dilakukan lantaran pendapatan masyarakat di kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa.

Di tambah pula industri semakin bertumbuh di kota yang cenderung memiliki infrstruktur penunjang yang lengkap. Dengan demikian, menurut Kalla, semakin banyak faktor penarik masyarakat desa untuk pindah ke kota.

"Dengan upah minimum sekarang ini regional, maka pendapatan buruh akan lebih besar dari pada pendapatan petani. Kalau di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, upah minimum hampir mendekati Rp 4 juta. (ada yang) Rp 3,8 juta, Rp 3,9 juta perbulan," papar Kalla.

"Sedangkan untuk menjadi petani sawah dengan lahan yang hanya 0,3 hektar dikerjakan oleh 3 orang keluarga itu dengan penghasilan kurang lebih Rp 15 juta per tahun. Maka penghasilan orang itu di bawah. Otomatis mereka akan memilih bekerja di industri yang gajinya Rp 3 juta," lanjut dia.

Ia menambahkan jika hal itu terjadi maka nantinya desa akan sepi dan kota menjadi ramai dan berpotensi banyak pengangguran.

"Kalau timbul pengangguran di perkotaan maka angka kriminalitas akan tinggi. Jadi (dana desa) menjaga keseimbangan antara kota dan desa. Karena itu maka dana desa itu dikucurkan tiap tahun akan bertambah sehingga akan terjadi suatu kemakmuran yang merata di republik ini," kata Kalla lagi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Nasional
Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Nasional
Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Nasional
4.071 Kasus Baru Covid-19 Tersebar 32 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

4.071 Kasus Baru Covid-19 Tersebar 32 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X