Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Sindir di Pilpres Dinilai karena Miskinnya Adu Program

Kompas.com - 14/11/2018, 10:36 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk memandang, rangkaian sindiran yang dilontarkan kubu calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukti rendahnya wacana adu program.

"Ini menurut saya terjadi di tengah miskinnya wacana adu program sebenarnya. Karena yang namanya kampanye politik emang adu wacana, secara prinsip. Tapi publik harus dipenuhi wacana yang baik," kata Hamdi kepada Kompas.com, Rabu (14/11/2018).

Hamdi menjelaskan, dalam proses legimitasi dan delegitimasi kontestan politik seharusnya berbasis pada gagasan, program, dan ideologi.

Menurut dia, sudah sepatutnya kontestasi Pilpres di Indonesia dibawa ke arah yang lebih baik lagi.

"Harusnya yang elegan itu usaha political legitimation dan delegitimation itu berbasis gagasan program, atau ideologi, platform, gitu loh. Kalau negara maju kan orang bicara ideologi dan platform. Di kita itu enggak ada. ini penyakit demokrasi kita," kata Hamdi.

Para kandidat dan tim pemenangan dinilainya menjadi lebih mudah terpancing dengan sindiran. Sehingga mereka mengesampingkan politik adu gagasan dan program.

Hamdi mencontohkan, pernyataan Jokowi soal politisi sontoloyo dan politik genderuwo muncul akibat serangan dari kubu Prabowo-Sandiaga.

Kubu pesaing, kata dia, seringkali melontarkan sejumlah kalimat yang menakut-nakuti bahkan tak berbasis data dan argumentasi yang kuat.

"Ini akhirnya disinyalir oleh Jokowi, wah cara begini nih jauh dari kesantunan dan keadaban, ini politisi sontoloyo ini, kan gitu. Ada aksi reaksi. Karena Jokowi kan capek juga terus-terusan jadi korban dengan cara yang tidak beradab itu," kata Hamdi.

"Terus nyerang lagi, keluar lagi kalau politik yang isinya nakut-nakutin, Indonesia bubar, 99 persen semua orang susah, negara krisis, semua kekayaan keluar, asing sudah masuk, keamanan tidak terjamin, dia (Jokowi) pancing lagi metafor Genderuwo," kata Hamdi.

Jika situasi ini dibiarkan, kata Hamdi, akan semakin mempertajam potensi konflik di masyarakat.

Di sisi lain, Hamdi juga mengkritik kubu pesaing yang tak menawarkan gagasan dan program alternatif yang kuat.

Menurut dia, kubu pesaing seharusnya bisa mencari celah kelemahan lawan dan menawarkan gagasan berbasis argumentasi dan data yang kuat.

Hal itu untuk menghadirkan perlawanan yang sehat kepada petahana yang mengandalkan pencapaian kerja.

"Dikritik langkah yang dilakukan petahana, diperlihatkan di mana bolongnya, dan dicarikan alternatif dan solusi yang betul-betul masuk akal, akurat dengan argumentasi yang kuat. Nah, tampaknya ini yang gagal," kata dia.

"Datanglah dengan gagasan yang menyentak, fresh original dan menawarkan alternatif dan mengguncang, gitu kan. Kalau gagal di situ, ya repot. Petahana malah bisa melenggang," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com