Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal “Politik Genderuwo”, Akbar Tandjung Sebut Perpolitikan Indonesia Masih Harus Diperbaiki

Kompas.com - 10/11/2018, 16:00 WIB
Reza Jurnaliston,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung mengaku tidak mengerti apa yang mendasari Presiden Jokowi melontakan istilah "politik genderuwo".

Namun, Akbar mengatakan, pemaknaan genderuwo merupakan istilah Jawa yang menggambarkan ketakutan dan keseraman.

“Nah saya enggak tahu itu dalam semangat apa. Tetapi, artinya itu bahwa beliau (Presiden) tentu melihat perpolitikan kita ini masih ada yang harus kita perbaiki,” ujar Akbar di kantor relawan Barisan Nusantara di Rumah Relawan Barnus, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).

Menurut Akbar, Presiden melontarkan istilah “politik genderuwo” dalam rangka untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa.

Baca juga: Jubir Prabowo: Rakyat Lebih Takut Harga Sembako daripada Genderuwo

Akbar menuturkan, bila dikaitkan dengan konteks politik bila mendapatkan suatu jabatan politik harus mengedepankan kompetisi yang sehat dan menggunakan akal sehat.

“Ya kita dalam politik itu kan biasa kalau ada kompetisi dalam mendapatkan suatu jabatan karena memang politik itu kan hakikatnya bagaimana untuk mendapatkan posisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan itu dilakukan secara kompetisi,” tutur Akbar.

“Kompetisi tentu ada nilai-nilai yang harus kita jaga, nilai-nilai itu tentu berbasis pada nilai-nilai nasional kita, terutama pada nilai Pancasila, nilai kekeluargaan, kebersamaan, solidaritas, itu salah satu hal yang harus kita jaga, jadi walaupun ada kompetisi tetap berbasis pada nilai-nilai yang menggambarkan niat keIndonesiaan kita,” sambung Akbar.

Diberitakan, setelah sebelumnya sempat menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden Joko Widodo melontarkan sebutan "genderuwo".

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini banyak politikus yang pandai memengaruhi.

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Tak hanya itu, menurut Jokowi, setelah menakut-nakuti rakyat, para politikus itu kerap membuat sebuah ketidakpastian dan menggiring masyarakat menuju ketakutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com