Kepada Wali Kota, Jokowi Isyaratkan Lanjutkan Moratorium Pemekaran Wilayah

Kompas.com - 23/07/2018, 20:03 WIB
ilustrasi peta Indonesia THINKSTOCKS/NARUEDOMilustrasi peta Indonesia

BOGOR, KOMPAS.com - Moratorium alias penghentian pemekaran daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia nampaknya masih akan berlangsung lama.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus yang Senin (23/7/2018) siang bersama sejumlah wali kota bertemu Presiden Joko Widodo mengatakan, Presiden mengisyaratkan hal tersebut.

"Presiden menyinggung, dari 514 kabupaten kota, 80 persen daerah mengalokasikan biaya aparaturnya itu lebih dari 70 persen. Untuk gaji dan segala macam. Akhirnya, ya untuk pembangunan enggak maksimal," ujar Firdaus yang dijumpai, usai pertemuan.

Baca juga: Salatiga Ngotot, Rencana Pemekaran Wilayah Diajukan ke Gubernur Awal 2016

Presiden Jokowi, lanjut Firdaus, mengatakan idealnya anggaran untuk aparatur pada sebuah APBD itu di bawah 45 persen. Sisanya untuk pembangunan. Namun, hal itu tak bisa terwujud.

Oleh sebab itu, Jokowi pun mengemukakan salah satu solusinya untuk menyehatkan APBD, yakni dengan memperpanjang moratorium pemekaran.

"Maka salah satu kebijakan untuk itu, kata beliau tadi, kita akan hentikan pemekaran wilayah, entah sampai kapan, beliau katakan," ujar Firdaus.

"Kenapa kita moratorium pemekaran di wilayah? Ya karena kemandirian daerah itu semakin jauh. Roh semangat pemekaran itu terkesan bagi-bagi jabatan, sementara hakekat memberikan pelayanan lebih baik dan kesejahteraan yang lebih cepat, malah tidak tercapai," lanjut dia.

Baca juga: DPP PDI-P Bakal Pertimbangkan Usulan DPD Papua soal Pemekaran Wilayah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ada 314 usulan pemekaran daerah tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Namun, hingga kini, pemerintah belum bisa menyetujui usulan pemekaran wilayah baru itu.

Alasannya, masih diperlukan persiapan matang, baik dari sisi infrastruktur, anggaran yang efektif dan efisien hingga soal fasilitas umum.

"Karena pemerintah pusat, untuk pemekaran satu kabupaten memerlukan anggaran minimal Rp 200 miliar. Sementara pemerintah sedang fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," ujar Tjahjo.

Kompas TV Hal inilah yang bisa memicu adanya interaksi antara napi di dalam lapas dengan masyarakat luar.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X