Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka Setelah Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 10/11/2018, 12:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai politik identitas semakin mengemuka setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Hal itu disampaikan SBY dalam pidato sambutan pembekalan calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

"Sejak berlangsungnya Pilkada Jakarta 2017 lalu saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah. Yang berubah adalah makin mengemukanya politik identitas, atau politik SARA dan politik yang sangat dipengaruhi oleh ideologi dan paham," kata SBY.

Ia menyadari, identitas sosial dan ideologi tak mungkin dipisahkan dari politik. Namun ia menilai hal itu tak baik jika sudah ekstrem pengaruhnya.

Apa lagi, sambung SBY, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki riwayat panjang konflik ideologi dan identitas. Konflik tersebut terjadi sejak era kepresidenan Soekarno hingga sekarang.

Karena itu, ia berharap politik identitas dan SARA tidak esktrem pengaruhnya dalam Pemilu 2019.

"Oleh karena itu Partai Demokrat mengajak dan meyerukan kepada saudara-saudara kami para komponen bangsa, juga para elite politik serta pemimpin-pemimpin partai politik untuk sekali lagi bersama-sama mencegah terjadinya politik identitas dan benturan ideologi dan paham," kata dia.

"Jangan sampai menjdi ekstrem, lihat apa yang terjaid di banyak negara di dunia saat ini, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di negara lain yang mengalami mala petaka besar karena politik identitas, politik dengan kebencian yang mendalam, benturan ideologi," lanjut SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com