Tangani Kasus Iklan Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Gakkumdu Dinilai Tidak Kompak

Kompas.com - 08/11/2018, 16:38 WIB
Deputi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto di gedung KPU, Jakarta, Jumat (10/2/2017) Lutfy Mairizal PutraDeputi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto di gedung KPU, Jakarta, Jumat (10/2/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung dalam keputusannya soal dugaan pelanggaran iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin, mengalami perbedaan pandangan.

Bawaslu menilai iklan tersebut melanggar aturan kampanye karena ditayangkan di luar jadwal. Sementara Kepolisian dan Kejaksaan Agung berpandangan iklan itu tak penuhi unsur pelanggaran lantaran Komisi Pemilijan Umum (KPU) belum menetapkan jadwal kampanye media massa.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan seharusnya Gakkumdu memiliki perspektif yang sama terhadap suatu peraturan hukum.

Baca juga: Perjalanan Kasus Iklan Kampanye Jokowi-Maruf hingga Akhirnya Dihentikan

 

Kesamaan perspektif ini penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

Kepolisian dan Kejaksaan Agung, kata Sunanto, semestinya satu pandangan dengan Bawaslu. Sebab, yang dapat menafsirkan soal pokok tahapan pemilu adalah penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. 

"Seharusnya perspektif Gakkumdunya atau perspektif polisi dan jaksa juga sama dengan penyelenggara. Jadi tidak mispersepsi antara satu sama lain. Sebab, kan yang bisa menafsir soal pokok-pokok, teknis rincian kampanye ya lembaga-lembaga ini," kata Sunanto usai sebuah diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (8/11/2018).

Jika Bawaslu yakin iklan kampanye itu adalah bentuk pelanggaran pemilu, maka seharusnya Kepolisian dan Kejaksaan Agung menyamakan persepsi dengan Bawaslu, bukan justru membantah.

Apalagi, pandangan Bawaslu itu sebelumnya telah dikuatkan oleh KPU yang dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran dimintai keterangan sebagai ahli.

Baca juga: KPU: Iklan Kampanye di Luar Waktu yang Ditentukan Berpotensi Langgar Aturan

 

Kala itu, KPU menyampaikan bahwa iklan penggalangan dana Jokowi-Ma'ruf di media massa adalah kampanye, sedangkan kampanye metode iklan saat ini belum diperbolehkan.

"Kalau penyelenggara yakin soal temuan dan pelanggaran dan sanksi hukumnya, maka harusnya dua institusi ini harus dekap juga secara konstitusi hukumnya, bukan malah membantah terhadap kajian yang dilakukan oleh Bawaslu," tutur Sunanto.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X