Pemeriksaan Dugaan "Curi Start" Kampanye, Timses Jokowi Lengkapi Keterangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan 'curi start' iklan kampanye di media massa.

Pemeriksaan berlangsung sekitar 2,5 jam, sejak pukul 11.30 WIB hingga ia keluar sekitar pukul 14.00 WIB.

Irfan menyebutkan, agenda pemeriksaan hari ini hanya menambahkan dan melengkapi keterangan dari pemeriksaan sebelumnya.

"Pertemuan yang pertama kemarin, Kamis kemarin. Ada memang berapa pertanyaan yang diminta oleh Bawaslu, kemarin saya belum bisa sampaikan jawabannya," tutur Irfan usai pemeriksaan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

"Jadi pada hari ini setelah saya melakukan penelusuran terhadap masalah yang ada, baru kami sampaikan jawabannya. Itu saja," lanjut dia.

Pada kesempatan itu, Irfan kembali menegaskan bahwa TKN tidak memiliki niat untuk melakukan kampanye di media massa.

Lewat nomor rekening yang diiklankan di surat kabar tersebut, menurut Irfan, kubu Jokowi-Ma'ruf hanya ingin agar sumber sumbangan yang masuk menjadi transparan dan akuntabel.

"Jadi di TKN itu tak punya niat untuk pemasangan iklannya. Tapi adakah sosialisasi nomor rekening kepada publik agar diketahui oleh publik terhadap siapa yang melakukan penyumbangan," terang Irfan.

Sebelumnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye.

Pasangan nomor urut 01 tersebut disinyalir melakukan "curi start" kampanye dengan beriklan di media massa. Padahal, metode kampanye iklan baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

Iklan tersebut dimuat dalam salah satu surat kabar nasional yang terbit Rabu (17/10/2018).

Dalam iklan itu tertulis 'Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia', dengan gambar Jokowi dan Ma'ruf disertai angka 01 sebagai nomor urut pasangan calon.

Dalam iklan juga tertera nomor rekening untuk penyaluran donasi dan sebuah nomor ponsel.

Baca juga: Timses Jokowi Siap Bertanggung Jawab Terkait Dugaan Curi Start Kampanye

Aturan mengenai waktu iklan kampanye pemilu diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebut, iklan di media massa cetak, media massa elektronik dan internet dilakasanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, dari 23 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Jika didapati peserta pemilu yang melakukan iklan kampanye di luar waktu yang ditentukan, maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Peserta pemilu yang terbukti melanggar dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta sebagaimana diatur pada Pasal 492 Undang-Undang Pemilu.