Efektifkah Hadiah Rp 200 Juta untuk Pelapor Korupsi?

Kompas.com - 01/11/2018, 08:31 WIB
Ilustrasi reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi DOK HUMAS Ditjen GTK KemendikbudIlustrasi reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi

Hadiah yang diberikan bagi whistleblower perkara besar seperti kasus e-KTP yang merugikan keuangan negara senilai lebih dari Rp 2 triliun, akan sama besarnya dengan insentif yang diberikan kepada kasus suap kepala daerah senilai Rp 100 milliar.

Dengan melihat proporsi angka di atas, kita dapat menilai bahwa tidak akan ada manfaat lebih bagi seorang whistleblower jika yang bersangkutan berhasil membongkar suatu kasus megaskandal korupsi.

Padahal, seseorang yang berani melaporkan kejahatan besar tersebut, besar kemungkinan menghadapi risiko lebih besar pula. Mengingat, kasus korupsi besar pasti akan melibatkan tokoh-tokoh besar pula.

Terlepas dari pembentukannya yang berdasarkan asumsi ekonomi pemberian insentif bagi seorang whistleblower, ketentuan PP No. 43/2018 ini mungkin tidak akan banyak berhasil mendorong masyarakat turut terlibat aktif membongkar kejahatan korupsi pada kasus-kasus yang besar.

Lebih jauh lagi, berdasarkan asumsi ekonomi yang sama, pembatasan besaran hadiah terhadap pelapor malah dapat mendorong orang untuk bekerja sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Orang bisa menyimpulkan bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan lebih banyak jika mereka bekerja sama dengan para pelaku kasus korupsi daripada dengan jaksa.

Adanya batasan terhadap jumlah hadiah yang diberikan kepada whistleblower dapat membuat mereka yang juga berpikir logis dan ekonomis.

Mereka dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan para penjahat yang memiliki jumlah uang lebih banyak dan dapat memberikan insentif lebih, ketimbang bekerja sama dengan penegak hukum.

Pemerintah wajib menghargai para whistleblower dan mendorong masyarakat bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan dengan memberikan insentif secara langsung kepada mereka, khususnya pada kasus korupsi.

Namun perlu diingat bahwa ketentuan baru yang telah dibuat sekarang ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya yang ada, justru jelas akan membuat masyarakat untuk semakin tidak mau ikut campur dalam urusan penegakan hukum.

Sebaliknya, ketimbang bekerja sama untuk memberantas kejahatan, masyarakat justru akan terdorong untuk bekerja sama dengan pelaku kejahatan guna mendapat manfaat finansial yang lebih besar.

Andreas Marbun
Researcher at Indonesia Judiciary Monitoring Society Faculty of Law University of Indonesia, Universitas Indonesia

----

Artikel ini dipublikasikan atas kerja sama Kompas.com dan The Conversation Indonesia dari judul asli "Pelapor kasus korupsi bisa dapat hadiah hingga Rp 200 juta. Tapi apakah efektif?". Isi artikel di luar tanggung jawab Kompas.com.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Nasional
Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Nasional
Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Nasional
Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Nasional
Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Nasional
Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Nasional
Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X