Efektifkah Hadiah Rp 200 Juta untuk Pelapor Korupsi?

Hadiah yang diberikan bagi whistleblower perkara besar seperti kasus e-KTP yang merugikan keuangan negara senilai lebih dari Rp 2 triliun, akan sama besarnya dengan insentif yang diberikan kepada kasus suap kepala daerah senilai Rp 100 milliar.

Dengan melihat proporsi angka di atas, kita dapat menilai bahwa tidak akan ada manfaat lebih bagi seorang whistleblower jika yang bersangkutan berhasil membongkar suatu kasus megaskandal korupsi.

Padahal, seseorang yang berani melaporkan kejahatan besar tersebut, besar kemungkinan menghadapi risiko lebih besar pula. Mengingat, kasus korupsi besar pasti akan melibatkan tokoh-tokoh besar pula.

Terlepas dari pembentukannya yang berdasarkan asumsi ekonomi pemberian insentif bagi seorang whistleblower, ketentuan PP No. 43/2018 ini mungkin tidak akan banyak berhasil mendorong masyarakat turut terlibat aktif membongkar kejahatan korupsi pada kasus-kasus yang besar.

Lebih jauh lagi, berdasarkan asumsi ekonomi yang sama, pembatasan besaran hadiah terhadap pelapor malah dapat mendorong orang untuk bekerja sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Orang bisa menyimpulkan bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan lebih banyak jika mereka bekerja sama dengan para pelaku kasus korupsi daripada dengan jaksa.

Adanya batasan terhadap jumlah hadiah yang diberikan kepada whistleblower dapat membuat mereka yang juga berpikir logis dan ekonomis.

Mereka dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan para penjahat yang memiliki jumlah uang lebih banyak dan dapat memberikan insentif lebih, ketimbang bekerja sama dengan penegak hukum.

Pemerintah wajib menghargai para whistleblower dan mendorong masyarakat bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan dengan memberikan insentif secara langsung kepada mereka, khususnya pada kasus korupsi.

Namun perlu diingat bahwa ketentuan baru yang telah dibuat sekarang ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya yang ada, justru jelas akan membuat masyarakat untuk semakin tidak mau ikut campur dalam urusan penegakan hukum.

Sebaliknya, ketimbang bekerja sama untuk memberantas kejahatan, masyarakat justru akan terdorong untuk bekerja sama dengan pelaku kejahatan guna mendapat manfaat finansial yang lebih besar.

Andreas Marbun
Researcher at Indonesia Judiciary Monitoring Society Faculty of Law University of Indonesia, Universitas Indonesia

----

Artikel ini dipublikasikan atas kerja sama Kompas.com dan The Conversation Indonesia dari judul asli "Pelapor kasus korupsi bisa dapat hadiah hingga Rp 200 juta. Tapi apakah efektif?". Isi artikel di luar tanggung jawab Kompas.com.