Kompas.com - 30/10/2018, 13:53 WIB
Ilustrasi tes CPNS KOMPAS/LASTI KURNIAIlustrasi tes CPNS
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Akhir-akhir ini media sosial ramai dipenuhi bermacam post mengenai pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018.

Kebanyakan warganet menyoroti mengenai kendala teknis yang terjadi saat pelaksanaan SKD ini. Secara otomatis, apabila terdapat kendala teknis, maka akan berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan.

Pemberitaan sebelumnya, pelaksanaan SKD di beberapa tempat, seperti Yogyakarta sempat diundur. Panitia mengundurkan tes tersebut dengan alasan terdapat kendala teknis.

Meskipun tes SKD sudah dilaksanakan sejak Jumat (26/10/2018), namun kendala teknis masih saja terjadi.

Menurut jadwal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tes SKD akan berlangsung hingga 17 November 2018.

Baca juga: Tes Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di Yogyakarta Diundur

Tanggapan BKN

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan memberikan penjelasan mengenai kesalahan teknis saat pelaksanaan SKD CPNS 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, pada hari pertama pelaksanaan SKD, Jumat (26/10/2018) secara umum berjalan secara lancar.

Namun, lanjutnya, di beberapa titik memang mengalami kendala hingga terjadi pengunduran jadwal pelaksanaan SKD.

Ridwan mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan tes SKD ini.

"Mereka vendor sedang bekerja keras, kemarin vendor sudah dipanggil Kepala BKN. Semoga teratasi, ini sudah membaik dibanding Minggu," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/10/2018).

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.