Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan-RB Minta BKN Beri Pelayanan Terbaik Saat Seleksi CPNS 2018

Kompas.com - 29/10/2018, 08:48 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengakui proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 masih memiliki beberapa kendala teknis. Kesulitan yang dimaksud misalnya mengakses situs terkait proses seleksi. 

"Iya itu ada beberapa (kendala), tetapi evaluasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) harus meningkatkan (kapasitas) giganya, katanya sudah dilaksanakan hari ini," katanya saat ditemui setelah acara di Gedung XXI Ballroom, Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

Menurutnya, hal itu dapat disebabkan karena kekagetan penyelengggara terhadap lonjakan peserta, di mana pendaftaran di tahun sebelumnya diikuti oleh sekitar satu juta orang. Berdasarkan data dari BKN per Rabu (24/10/2018), terdapat 2.742.394 calon telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD).

Ia pun menuturkan lonjakan itu lantaran status sebagai PNS masih digandrungi publik. "Daya tarik karena begini, ada harapan, ada penghasilan, bisa berimprovisasi, bisa berinovasi, paling tidak ada pensiunnya, ada masa depannya," terang dia.

Baca jugaTes CPNS 2018 Diisi Milenial, Menpan-RB Harap Cetak ASN Kompetitif

Oleh sebab itu, ia pun telah memberi amanat kepada BKN sebagai penyelenggara. Ia meminta BKN agar memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat tidak dirugikan.

"Saya perintahkan kepada BKN atas penyelenggara, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan. Kalau itu harus diulang, diulang. Berikan service yang terbaik," ungkapnya.

Kompas TV SKCK diperlukan sebagai syarat untuk pendaftaran.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com