Soal RUU Pesantren, Baleg Sarankan PGI Sampaikan Masukan ke Pemerintah

Kompas.com - 29/10/2018, 20:12 WIB
Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyarankan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) agar menyampaikan masukannya terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Hal itu disampaikan Supratman menanggapi keberatan PGI terhadap aturan tentang pendidikan sekolah minggu dan katekisasi dalam RUU tersebut.

"Kalau memang ada yang kurang, beri masukan ke pemerintah. Supaya di Daftar Inventaris Masalah (DIM) pemerintah ada penyempurnaan. Dan tidak ada maksud sama sekali DPR mau melecehkan lembaga pendidikan keagaamaan lainnya," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Baca juga: Komisi VIII Akan Libatkan PGI Bahas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Supratman mengatakan saat ini pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sedang menunggu Surat Presiden.

Karena itu, sambung Supratman, masih ada waktu bagi pihak yang tak setuju dengan poin pada RUU tersebut untuk menyampaikan masukan.

Ia menambahkan dalam proses harmonisasi di Baleg bisa saja ada bagian yang kurang didalami sehingga bersinggungan dengan aturan lain. Karena itu, lanjut Supratman, masukan dalam pembahasan tingkat I sangat dibutuhkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya imbau kepada lembaga pendidikan lain apakah itu lembaga keagamaan kristen, PGI maupun KWI dan lainnya, kalau ada yang dianggap kurang, bisa sampaikan pada pemerintah dimasukan lewat DIM untuk disempurnakan," kata Supratman.

"Yang kaya begitu enggak mungkin ditolak di DPR. Daripada mempersoalkan kekurangan yang ada di dalam, saya imbau lebih baik menyempurnakan draf itu lewat pemerintah. Nanti pemerintah akan turunkan DIM. Jadi atas nama pemerintah," lanjut politisi Gerindra itu.

Sebelumnya PGI mengkritik ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mengatur tentang pendidikan sekolah minggu dan katekisasi.

Baca juga: PGI Keberatan RUU Pesantren Atur Syarat Sekolah Minggu di Gereja

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 69 dan Pasal 70 RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, pihaknya tak sepakat dengan ketentuan penerapan syarat atau pembatasan terhadap pendidikan sekolah minggu dan katekisasi.

"Sejatinya, pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan izin karena merupakan bentuk peribadahan," ujar Gomar kepada Kompas.com, Jumat (26/10/2018).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Nasional
Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Nasional
Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Nasional
Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Nasional
Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

Nasional
Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.