Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPJS Belum Diajak Bicara soal Rencana Subsidi dari Pemerintah

Kompas.com - 26/10/2018, 15:24 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum tahu soal rencana subsidi dari pemerintah. Pimpinan BPJS Kesehatan belum pernah diajak rapat untuk membahas masalah subsidi ini.

Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberi sinyal bahwa pemerintah akan memberi subsidi kepada BPJS Kesehatan.

"Belum. Mungkin dalam waktu dekat ini," kata Iqbal kepada Kompas.com, Jumat (26/10/2018).

Kendati demikian, Iqbal menyambut baik jika memang pemerintah akan mengucurkan anggaran negara untuk mensubsidi BPJS Kesehatan.

Baca juga: Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi

Ia meyakini, subsidi yang diberikan pemerintah, seberapa pun besarannya, bisa membantu BPJS Kesehatan yang sedang mengalami defisit.

"Karena sesuai PP 87 Thn 2013 bahwa salah satu opsi ketika dana jaminan sosial negatif adalah dengan memberikan suntikan dana," kata Iqbal.

Jokowi memberi sinyal pemerintah akan mensubsidi BPJS saat menghadiri Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia, di Samarinda, Kalimatan Timur, Kamis (25/10/2018).

Awalnya, dalam acara itu, Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis menantang Presiden Joko Widodo untuk memaparkan solusi terkait defisit BPJS Kesehatan.

Jokowi pun menjawab permintaan Ilham itu. Ia mengaku mengetahui persis masalah yang melanda BPJS kesehatan serta solusi untuk mengatasinya.

Kendati demikian, Jokowi tidak mau mengungkapkan solusi itu di atas panggung. Ia mengaku akan bicara secara pribadi dengan Ketum IDI dan Dirut BPJS Fachmi Idris.

"Jadi enggak usah saya jawab disini dulu. Karena kalau kita jawab terbuka ramainya kemana-mana," kata dia.

Kendati demikian, Jokowi di akhir pidatonya memberi sinyal bahwa pemerintah akan mensubsidi BPJS kesehatan.

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Sinyal Akan Subsidi BPJS Kesehatan

Ia tidak menyebut berapa angka subsidi yang akan digelontorkan pemerintah. Namun, Jokowi menyinggung soal subsidi energi yang jumlahnya pernah mencapai Rp 400 Triliun.

"Kita ingat subsidi BBM energi pernah mencapai 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan. Ya kira-kira jawabannya kurang lebih anunya itu. Kurang lebih," tutup Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.

Kompas TV Melalui aturan ini, BPJS Kesehatan berniat mencegah defisit anggaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com