Kompas.com - 24/10/2018, 22:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai ada ketidakadilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terhadap pihaknya. Hal itu, terlihat dari sikap majelis persidangan Bawaslu dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kampanye videotron dengan terlapor Jokowi-Ma'ruf.

Oleh karena hal tersebut, TKN Jokowi-Ma'ruf mendatangi Bawaslu RI guna menyampaikan keberatan terhadap sikap Bawaslu DKI.

"Kami ingin menyampaikan surat keberatan perhadap pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi tentang videotron. Proses persidangan sudah berjalan, tapi kami lihat adanya sebuah ketidakseimbangan dalam proses pemeriksaan persidangan tersebut," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).

Ade menjelaskan, Bawaslu DKI tidak adil lantaran menolak pihaknya memberi keterangan dalam persidangan Rabu (17/10/2018), karena tidak membawa surat kuasa langsung dari Jokowi.

Baca juga: KPU DKI Sebut Pemasangan Videotron Jokowi-Maruf di Jalan Protokol Langgar Aturan

Ia menilai, tanpa adanya surat kuasa langsung dari terlapor, seharusnya pihak TKN yang diberi mandat boleh memberikan keterangan dalam persidangan.

"Kami saat itu ada surat keputusan dari TKN bahwa kami punya legal formal mewakili tim kampanye. Kenapa diperdebatkan dalam masalah persidangan?" ujar Ade.

Padahal, menurut Ade, pihaknya telah menyiapkan jawaban untuk disampaikan dalam persidangan.

Atas hal tersebut, Ade mengaku TKN Jokowi-Ma'ruf dirugikan.

"Kami sebagai terlapor merasa dirugikan hak haknya dalam persidangan yang dilakukan oleh majelis pemeriksa," kata Irfan.

Baca juga: Persoalan Surat Kuasa yang Menunda Sidang Videotron Jokowi-Maruf Berkali-kali

Selain ke Bawaslu RI, surat keberatan tersebut juga akan ditembuskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan begitu, Irfan berharap, Bawaslu DKI mendapat teguran dan dapat bertanggungjawab dalam proses penanganan kasus yang dihadapi pihaknya.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Nasional
[LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

[LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

Nasional
Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

Nasional
Panglima TNI Tunjuk Mayjen Pudjo Rumekso Jadi Sesmenko Polhukam Gantikan Letjen Mulyo Aji

Panglima TNI Tunjuk Mayjen Pudjo Rumekso Jadi Sesmenko Polhukam Gantikan Letjen Mulyo Aji

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

Komisi II dan Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

Nasional
Ibu Santi yang Viral karena Suarakan Legalisasi Ganja untuk Pengobatan Anaknya Temui Pimpinan DPR

Ibu Santi yang Viral karena Suarakan Legalisasi Ganja untuk Pengobatan Anaknya Temui Pimpinan DPR

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Nasional
Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Nasional
Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

Nasional
Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, 'Ditinju' Boris Johnson

Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, "Ditinju" Boris Johnson

Nasional
Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Nasional
Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Nasional
Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.