Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mobil Esemka Muncul Lagi Jelang Pilpres, Ini Komentar Jokowi

Kompas.com - 24/10/2018, 15:25 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Mobil Esemka yang sempat dipromosikan oleh Joko Widodo saat menjabat wali kota Solo kini muncul lagi menjelang Pilpres 2019. Mobil yang melambungkan nama politisi PDI-P menjadi gubernur DKI Jakarta hingga Presiden itu kini akan segera diproduksi massal dan dipasarkan.

Apa komentar Presiden Jokowi?

Jokowi menegaskan, kelanjutan produksi mobil Esemka kini di tangan pihak industri.

"Saya urusan apa dengan produksi Esemka. Enggak ada urusan pemerintah. Itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta. Pemerintah tidak ikut campur di situ," kata Jokowi di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/10/2018).

Jokowi menjelaskan, mobil Esemka mulanya merupakan prototipe dari anak-anak sekolah menengah kejuruan di Solo, Jawa Tengah, yang dibantu sejumlah teknisi perusahaan besar. Saat menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi mendukung agar mobil itu lolos uji emisi dan tes laik jalan.

"Ya, kan, bagus dan saya saat itu menjadi wali kota hanya mendorong. Jangan dipikir saya yang membuat mobil Esemka," ujarnya.

Baca juga: Menunggu Kepastian Mobil Esemka?

Penampakan mobil Esemka Garuda 1 awal tahun 2018Tribunnews Penampakan mobil Esemka Garuda 1 awal tahun 2018

Jokowi mengatakan, dirinya tetap mendukung keberlanjutan produksi mobil Esemka. Ia berjanji akan hadir untuk meresmikan andai pihak industri benar-benar merealisasikannya.

"Kalau itu jadi, saya pasti datang dan akan saya buka karena itu jelas brand dan principal Indonesia," kata dia.

Komisaris PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia (KMWI) dan PT Kiat Mahesa Wintor Distributor (KMWD) Sukiat sebelumnya buka suara soal nasib mobil Esemka. 

Baca juga: Ini Bocoran Spesifikasi Terbaru Mobil Nasional Esemka

Menurut Kiat, untuk rencana awal SUV Esemka yang akan diluncurkan pada 2019 akan datang dengan dua pilhan model, yakni tiga dan dua baris.

"Desain yah seperti SUV, yang pasti nanti ini nanti ada dua opsi, yang tiga baris dan yang satu lagi dua baris. Kalau kapasitas, yang tiga baris ya tujuh orang, kan," ucapnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (1/10/2018).

Lebih lanjut Kiat menjelaskan proyek mobnas Kiat Esemka ini masih dalam tahap diskusi. Bila jadi, rencananya diluncurkan usai produksi Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) berjalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com