BPJS Kesehatan Sudah Tawarkan Opsi Iuran Naik, tetapi Ditolak Presiden

Kompas.com - 18/10/2018, 10:55 WIB
Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Maruf di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Maruf di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku sudah menawarkan opsi agar iuran peserta BPJS dinaikkan.

Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf menanggapi Presiden Jokowi yang menegur BPJS terkait defisit anggaran.

"Kalau konteks permasalahan kita sudah laporkan ke Presiden. Progam ini memang secara iuran belum memenuhi ekspektasi lah berkaitan dengan kebutuhan biaya manfaat," kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/10/2018).

Menurut Iqbal, sejumlah opsi sudah ditawarkan oleh BPJS kepada pemerintah. Salah satunya adalah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan. Namun, usulan ini ditolak Presiden Jokowi.

Baca juga: Ditegur Presiden Jokowi, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Presiden justru mengambil opsi untuk membantu defisit BPJS lewat suntikan anggaran yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Opsi untuk penyesuaian iuran, karena memang dengan pertimbangan kondisi masyarakat masih berat mungkin, sehingga pemerintah ambil opsi terbaik untuk mengambil suntikan dana," kata Iqbal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Iqbal mengakui suntikan dana sebesar Rp 4,9 Triliun dari pemerintah sebenarnya masih masih kurang untuk menutup defisit BPJS.

"Rp 4,9 Triliun itu sebenarnya waktu RDP (rapat dengar pendapat), sudah kita sampaikan, bahwa kebutuhan hari itu Rp 7,05 Triliun. Tetapi memang dari BPKP, untuk menyuntik sekitar Rp 4,9 Trilun dulu katanya," ucap Iqbal.

Iqbal pun memastikan BPJS Kesehatan akan tetap berusaha menghindari defisit meski iuran peserta tidak naik. Salah satu caranya adalah dengan pembenahan sistem seperti yang disarankan Jokowi.

Misalnya dengan menata hal-hal yang berkaitan dengan sistem rujukan, hingga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan yang tidak efisien.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nasional
Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.