Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Persilakan Bawaslu Panggil 11 Kepala Daerah Pendukung Jokowi

Kompas.com - 17/10/2018, 10:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berencana mengklarifikasi kepala daerah yang menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.

"Saya kira enggak ada masalah kalau Bawaslu memanggil teman-teman kepala daerah. Ya dijawab saja. Hadir saja," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Selasa (16/10/2018).

Kebijakan itu, menurut Tjahjo, bukan berarti Bawaslu berat sebelah. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, kebijakan Bawaslu itu pun dilakukan hanya untuk memastikan bahwa pilihan politik kepala daerah itu tidak sampai berdampak pada pelanggaran aturan.

Baca juga: Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi-Maruf, Dipanggil Bawaslu hingga Siapkan 120 Pengacara

Tjahjo juga mengatakan bahwa publik jangan langsung menjustifikasi kebijakan Bawaslu tersebut sebagai sebuah pelanggaran yang dilakukan para kepala daerah pendukung Jokowi.

Tjahjo yakin kepala daerah yang sudah menyatakan diri mendukung Jokowi dua periode itu mengerti batas-batas peraturan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

"Karena apa pun, pegangan mereka adalah undang-undang, PKPU, serta hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan oleh Bawaslu. Begitu saja. Kita ikuti semua aturan, semua PKPU, termasuk semua aturan yang disepakati Bawaslu," ujar Tjahjo.

Diberitakan, Bawaslu Provinsi Riau akan melakukan pemanggilan terhadap gubernur Riau terpilih dan wakilnya serta kepala daerah yang mendeklarasikan kemenangan untuk capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada Kompas.com, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Jadwal Pemeriksaan 11 Kepala Daerah yang Deklarasi Dukung Capres Jokowi

Langkah pemanggilan tersebut diputuskan setelah melalui pembahasan dalam Rapat Pleno Bawaslu Riau pada Rabu malam.

"Kita sudah melakukan rapat pleno terkait gubernur terpilih dan bupati/wali kota se-Riau yang menandatangani pernyataan dukungan kepada salah satu capres/cawapres pemilu tahun 2019," ujar Rusidi.

Dia mengatakan, pemanggilan gubernur terpilih serta beberapa orang bupati dan wali kota akan dilakukan pekan depan.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengapresiasi TNI dalam penanganan bencana alam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com