BKN: Jumlah Pelamar CPNS 2018 di Bawah Target

Kompas.com - 17/10/2018, 06:19 WIB
Biro Humas BKN melakukan konferensi pers terkait pendaftaran seleksi penerimaan CPNS di kantor BKN, Jakarta, Selasa (16/10/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIABiro Humas BKN melakukan konferensi pers terkait pendaftaran seleksi penerimaan CPNS di kantor BKN, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Muhammad Ridwan mengungkapkan, jumlah akun pelamar di situsweb sscn. bkn.go.id tercatat sebanyak 4.436.694 akun. Menurut Ridwan, jumlah ini di bawah target yang diharapkan.

"Ini memang less expected dari yang kami perkirakan sebelumnya sekitar 6 juta sampai 8 juta," ungkap Ridwan dalam konferensi pers di gedung BKN, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Sementara jumlah pelamar yang menuntaskan pendaftaran di situs tersebut sebanyak 3.627.981 orang. Merekalah yang akan menjalani tahapan verifikasi oleh instansi terkait dan Badan Kepegawaian Daerah dalam seleksi administrasi.

Adapun pengumuman hasil seleksi administrasi berlangsung sejak Selasa (16/10/2018) sampai Minggu (21/10/2018) nanti.


Baca juga: Pendaftaran CPNS Disertai Kartu Informasi Akun Baru, Ini Penjelasannya

Menurut Ridwan, ada tiga hal yang menyebabkan jumlah pelamar di bawah target. Ia berkaca pada pengaduan-pengaduan pelamar ke helpdesk BKN.

"Pertama, soal kependudukan. Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga tidak sesuai, misalnya, tahun ini menikah KK-nya baru, KK yang baru enggak bisa dipakai, KK yang lama enggak ditemukan dan sebagainya. Alamat juga gitu," katanya.

Padahal, kata dia, sejak proses tahapan penerimaan CPNS 2018 dimulai, BKN telah mengimbau kepada seluruh pelamar untuk segera menuntaskan persoalan kependudukan yang dialaminya sebelum mendaftar.

"Kami sudah sampaikan agar yang enggak beres itu diselesaikan dulu, bahkan itu perbedaan nama antara akta kelahiran dan ijazah itu harus diselesaikan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran," paparnya.

Kedua, kata Ridwan, kesalahan pelamar sendiri ketika memanfaatkan situs pendaftaran. Sebagian pelamar cenderung melakukan kesalahan ketika memasukkan data-data yang dibutuhkan. 

"Misalnya, banyak juga tempat atau tanggal lahir di ijazah itu sudah diulang-ulang (penjelasannya). Itu mereka menganggapnya beberapa adalah tanggal terbit ijazah begitu dijadikan cara menghitung umur jadi dua tahun," kata dia.

Baca juga: Ini Daftar Instansi yang Paling Banyak dan Paling Sedikit Diincar CPNS

Ketiga, sikap generasi milenial. Ia memperkirakan, jumlah pelamar CPNS 2018 di bawah target karena generasi milenial saat ini yang cenderung mencari profesi alternatif dibandingkan menjadi PNS.

Ia mencontohkan, minat generasi milenial yang banyak bergabung dengan perusahaan-perusahaan startup.

Di satu sisi, Ridwan juga melihat sebagian generasi milenial yang mendaftar CPNS kurang teliti dalam membaca langkah-langkah teknis pendaftaran. Padahal, BKN sudah memberikan panduan teknis yang lengkap untuk digunakan.

"Dengan segala hormat teman-teman milenial ini di samping kelebihan mereka, tingkat literasi yang kurang. Enggak mau baca. Semua kan sudah dijelaskan," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X